7.085 Aset Tanah Pemprov Kaltim Belum Bersertifikat

KPFM SAMARINDA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong agar aset tanah milik Pemprov Kaltim yang ada di seluruh kabupaten/kota tersertifikasi.

Dari total 10.244 aset tanah milik pemprov di 10 kabupaten/kota se-Kaltim, 7.085 belum mempunyai sertifikat.

Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan KPK Koordinator Wilayah 7, Nana Mulyana mengatakan, terdapat banyak tanah Pemprov Kaltim yang suratnya tidak tepat, tidak diberi pembatas, tidak diberi papan nama dan tidak digunakan. Sehingga lahan-lahan tersebut, ada yang ditempati masyarakat hingga digugat pihak lain.

"Dengan ada KPK, semua tanah Pemda didorong untuk sertifikasi," kata Nana, usai menghadiri Progres Pelaksanaan Sertifikasi Aset Pemda se Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (4/12/2019).

Monitoring evaluasi yang dilaksanakan KPK ini, terlaksana setelah menimba kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota, untuk sertifikasi aset pemerintah daerah.

"Kami mendata ada beberapa permasalahan banyaknya tanah Pemda belum bersertifikat," ucapnya.

Nana juga mengungkapkan sejumlah kendala dalam sertifikasi aset tanah pemda. Yakni terkendala alat pengukuran, tenaga dan biayanya di lapangan.

Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, M Sa'duddin menerangkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk segera menyelesaikan persoalan ini.

"Jadi semua tanah harus fix, tempatnya di mana, lokasinya di mana, ada sertfikatnya," jelasnya.

Dia memaparkan, untuk awal BPKAD akan mulai dengan identifikasi lahan-lahan yang belum bersertifikat. Kemudian, apabila sudah jelas, baru didaftarkan ke BPN.

"Karena ini pemerintah, prosesnya diharapkan bakal lebih cepat dan mudah," cetusnya.

Sa'duddin juga berharap, semua pemetaan aset tanah yang belum tersertifikasi dapat selesai tahun 2020.

Dokumentasi: Kpfm Samarinda

Penulis: Maul

Editor : Agung