Aji Mirni Mawarni Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Program Gratispol Pemprov Kaltim

968kpfm, Samarinda - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Aji Mirni Mawarni, mengingatkan potensi penyalahgunaan dalam program pendidikan gratis yang tengah digodok Pemerintah Provinsi Kaltim.

Program bernama Gratispol ini menjanjikan pembiayaan penuh pendidikan dari jenjang SD hingga S3. Namun, perempuan yang akrab disapa Mawar itu menilai, masih ada celah yang perlu diantisipasi pemerintah daerah.

“Belum (bisa) melihat bagaimana pola dan realisasinya nanti. Apalagi ini mencakup pembiayaan dari SD hingga S3, tentu anggarannya sangat besar,” kata Aji Mirni, yang teracatat sebagai anggota komite II DPD RI itu.

Ia menyoroti, kebijakan efisiensi anggaran secara nasional bisa menjadi penghambat utama bagi realisasi program ini. Jika tidak diawasi dengan baik, bukan tidak mungkin hanya kelompok tertentu yang bisa mengakses manfaatnya.

“Jangan sampai hanya golongan tertentu saja yang bisa lolos program itu,” tegasnya.

Pendidikan sulit dijangkau di pelosok

Selain aspek transparansi, Mawar juga menyoroti kesenjangan akses pendidikan di Kalimantan Timur. Menurutnya, hingga saat ini sekolah setingkat SMA atau SMK masih terkonsentrasi di pusat kecamatan.

Hal ini menjadi persoalan serius karena jarak dari desa ke kecamatan di Kaltim bisa mencapai 10 hingga 12 kilometer.

“Hal tersebut tentunya menyusahkan para pelajar di daerah yang ingin mengenyam pendidikan,” ujarnya.

Mawar menyambut baik inisiatif Kementerian Sosial yang mengembangkan program Sekolah Rakyat seperti yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Mawar memandang, program tersebut sejalan dengan Gratispol dan dapat menjadi solusi dengan menyediakan sekolah berasrama bagi pelajar di daerah terpencil.

“Jika benar-benar direalisasikan, program ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat tidak mampu. Dengan adanya asrama, siswa yang tinggal jauh bisa tetap melanjutkan pendidikan hingga 12 tahun,” jelasnya.

Butuh dukungan sektor swasta

Program ini, lanjut Mawar, tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Diperlukan kolaborasi dengan sektor swasta untuk memastikan keberlanjutannya.

“Korporasi punya program CSR (Corporate Social Responsibility), itu sangat bisa dimanfaatkan. Tapi selama ini, keterlibatan korporasi dalam pendidikan di Kaltim masih minim,” katanya.

Khusus jenjang S3, saran Mawar, Pemprov Kaltim dapat memanfaatkan peluang beasiswa luar negeri yang tersedia dalam jumlah besar. Negara seperti Jepang, Jerman, dan Australia menawarkan banyak program beasiswa yang bisa dikoneksikan dengan dinas terkait.

“Mutunya pendidikan lebih baik, pilihan jurusannya lebih beragam. Tinggal mencari formula pembiayaan keseharian bagi mahasiswa agar bebannya tidak terlalu tinggi,” pungkasnya.

Penulis: Maul