ASN Dilarang Ikut Aktivitas Politik saat Pilwali 2020

KPFM SAMARINDA - Mendekati Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Samarinda tahun 2020, beberapa instansi terkait terus melakukan pengawasan. Salah satunya pengawasan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri sipil.

Sesuai peraturan perundang-undangan, ASN dilarang terlibat dalam agenda kampanye partai politik (parpol). Terlebih menjadi anggota parpol.

Ihwal ini, sudah diantisipasi oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Samarinda. Arliansyah, selaku Kepala BKP2D Samarinda mengaku telah menjalin komunikasi dengan pengawas internal di lingkup Pemkot Samarinda.

"Kami sudah komunikasikan poin-poinya kepada Itwil (Inspektorat Wilayah)," kata pria yang akrab disapa Arli itu.

Sementara itu, Sekretaris BKP2D Samarinda, Rachmanie menuturkan, pegawai yang ingin terlibat di dunia politik sebenarnya tidak dilarang. Namun yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai ASN terlebih dahulu. Serta melepas status kepegawaiannya.

Rachmanie juga menyebutkan, hal yang sama turut berlaku bagi pegawai honorer. Ada sejumlah kontrak kerja yang telah disepakati antara pegawai honorer dan instansinya. "Kalau ketahuan akan diberhentikan," ucap Rachmanie.

Aparat yang terindikasi ikut dalam aktivitas politik, ujar Rachmanie, bakal tetap menerima penyidikan terlebih dahulu. Proses tersebut diambil sebagai langkah agar tidak salah dalam mengambil keputusan.

Meski begitu, Rachmanie menerangkan, aktivitas yang terindikasi kegiatan politik pun mesti ditinjau ulang. Ini dilaksanakan supaya kebijakan yang diambil tidak merugikan pegawai terkait, apabila tidak terbukti bersalah. Makanya, harus ada pengawasan internal yang bertugas memantau hajatan demokrasi tingkat daerah itu.

"Jangan hanya karena foto bersama terus dibilang berpolitik. Padahal ketemu diundangan saja," pungkasnya.

Dokumentasi: Kpfm Samarinda

Penulis: Maul

Editor : Agung