Bahas 21 IUP yang Diduga Palsu, Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim Gelar RDP

968kpfm, Samarinda - Panitia Khusus (Pansus)Pertambangan DPRD Kaltim menemukan fakta terkait 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) diduga palsu, yang tersemat tanda tangan Gubernur Isran Noor.

Hal ini dibahas dalam rapat yang terselenggara Senin, 7 November 2022 di Gedung DPRD Kaltims, Jalan Teuku Umar, Samarinda. Pansus memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sepakat, ada 21 perusahaan yang beroperasi di Kaltim, mengantongi IUP palsu.

Menindaklanjuti hal ini, Pansus Pertambangan akan memanggil orang nomor satu di Kaltim, yakni Isran Noor.

Ketua Pansus Pertambangan, Syafruddin mengatakan, tanda tangan Isran Noor dalam 21 IUP itu jadi dasar pemanggilan pemimpin tertinggi di Benua Etam itu.

Apabila memang benar tanda tangan tersebut palsu, pansus juga ingin mengetahui langkah yang akan diambil sang gubernur terkait persoalan ini.

"Kami mau tanya, betul tidak ini tanda tangan bapak (Isran Noor). Kalau palsu, langkah apa yang diambil," sebut politisi PKB Kaltim itu, di hadapan awak media, Senin (7/11).

Diketahui, terdapat dua surat pengantar bertanda tangan Gubernur Kaltim, Isran Noor tentang tindak lanjut pemberian izin ke-21 perusahaan pertambangan pertengahan 2020 lalu.

Surat pertama bernomor 5503/4938/B.Ek tertanggal 14 September 2021 dan surat bernomor 503/5013/DPMPTSP-IV/IX/2021 tertanggal 21 September 2021.

Isi surat itu tentang permohonan tindak lanjut untuk pengaktifan Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System(MOMS), dan elektronik Pendapatan Nasional Bukan Pajak (e-PNBP).

Dari dua surat pengantar tersebut, terdapat 22 IUP. Terdapat satu perusahaan yang terdata di basis data ESDM. Sementara 21 lainnya, tidak terdata.

"Sudah terang benderang. Dipastikan palsu, kenapa tidak ada tindakan sekarang," pungkas Syafruddin.

Penulis: Maul