Bapemperda DPRD Kaltim Dorong Pansus Segera Selesaikan Pembahasan Ranperda

968kpfm, Samarinda - Empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang dibahas sejak masa sidang I tahun 2023 oleh DPRD Kaltim sampai saat ini belum usai. Hal itu tentu akan menghambat kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim pada tahun 2024 mendatang.

Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Rusman Yaqub menerangkan, terhambatnya pengesahan ranperda menjadi perda akan berdampak pada rancangan program Bapemperda tahun 2024, karena ranperda harus disahkan menjadi perda sebelum pihaknya dapat mengusulkan ranperda baru di tahun 2024.

"Sepanjang 2023 Bapemperda menargetkan 11 ranperda yang harus ditetapkan, di luar dari pada ranperda APBD. Jika hal tersebut tidak tercapai, maka akan menurunkan nilai persepsi demokrasi Kaltim," ungkap Rusman, Jumat (7/7).

"Ranperda yang ada tahun ini sangat penting bagi daerah ke depannya, sehingga DPRD harus bisa mencapai target produk kebijakan itu," sambungnya.

Pria yang duduk sebagai anggota Komisi IV DPRD Kaltim ini mengingatkan kepada pansus yang sedang membahas Ranperda, agar memiliki tanggung jawab moral untuk segera merampungkan pembahasan, sehingga tidak mengganggu program Bapemperda DPRD Kaltim di tahun 2024.

"Kami harap teman-teman di pansus agar serius dan fokus dulu, jangan karena tahun politik malah kinerja kita menurun. Indeks demokrasi akan menurun jika hal ini terjadi sebab tolak ukurnya adalah produk hukum keputusan DPRD," tandasnya.

Penulis: Fajar
Editor: Maul