968kpfm, Samarinda - Setelah melalui beberapa rangkaian kegiatan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim akhirnya melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (17/4).
Pelaksanaan Musrenbang dibuka langsung oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor. Adapun tema yang diangkat dalam Musrenbang ini adalah "Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur wilayah yang andal untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”.
Dalam kesempatan ini, orang nomor satu di Benua Etam tersebut menginginkan pelaksanaan Musrenbang dapat berjalan lancar dan sukses, serta menghasilkan rumusan-rumusan sesuai dengan tema yang disepakati. Di sini juga, Isran menerima langsung hasil pokok-pokok pikiran (Pokir) dari DPRD Kaltim untuk dapat ditindaklanjuti dalam Musrenbang ini.
“Tadi sudah masuklah pokok-pokok pikiran kawan-kawan kita yang berasal dari Karang Paci. Ada 500 usulan. Usulan sudah diterima oleh Gubernur dalam amplop yang tebal. I love it. Itu penting, kenapa? Karena memang itulah sebuah proses dan berjalannya sebuah pemikiran, pandangan dan informasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui DPRD Kaltim,” ucap Isran dalam sambutannya, Senin (17/4).
Eks Bupati Kutai Timur (Kutim) ini menjelaskan, Musrenbang sendiri merupakan sebuah proses yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Melalui kegiatan ini, ia berharap kepada semua stakeholder maupun masyarakat terkait persoalan pembangunan-pembangunan di Kaltim, diusahakan agar jangan bisa protes saja, tetapi harus bisa memberikan solusi.
"Contoh tadi ada beberapa jalan di Kaltim yang statusnya kita ubah dengan menyerahkan ke pusat. Termasuk di Paser, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Seperti jalan rusak yang disampaikan pimpinan DPRD tadi yang ke arah tengah, itu adalah jalan poros yang dibiayai oleh negara, bukan jalan kita. Jadi kalau ada apa-apa itu urusan nasional itu, bukan urusan provinsi," tegas Isran.
"Jadi kita bisa berkilah, kita laporan saja. Seperti jalan dari Blusuh sampai ke Ujoh Bilang sampai ke Long Apari, itu sebagian merupakan share pembiayaan dengan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan. Jadi kita harus juga punya strategi untuk urusan seperti itu," sambungnya.
Isran juga tidak memungkiri bahwa Pemprov Kaltim harus menganalisa dengan bijak terkait program kerja apa saja yang menjadi prioritas dalam penyusunan RKPD tahun 2024. Hal ini dilakukan mengingat anggaran yang diberikan cukup terbatas, sehingga program yang menjadi prioritas akan masuk dalam penyusunan RKPD Kaltim tahun 2024.
"Yang penting itu ada fulusnya. Kalau ada fulusnya kita nyaman melakukan perencanaan," pungkasnya.
Penulis: Fajar
Editor: Maul
Benua Etam
Terima Silaturahmi Masyarakat Umum, Gubernur Kaltim Berikan Santunan Kepada 1.000 Penerima18 Apr 2023
