Buka Orientasi Pengelolaan Kampung KB, Kepala BKKBN Kaltim Harapkan Integrasi Antar OPD

968kpfm, Samarinda - Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim menyelenggarakan kegiatan Orientasi Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Tingkat Provinsi Kaltim-Kaltara di Hotel Horison Samarinda, Senin (15/5).

Acara yang akan dilaksanakan selama tiga hari terhitung pada 15-17 Mei 2023 itu diikuti oleh 39 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kaltim dan Kaltara, pengelola Kampung KB di Kaltim dan Kaltara, Koordinator Bangga Kencana Kaltara dan tim kerja Kampung KB BKKBN Kaltim.

Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Kaltim, Sunarto menuturkan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan Kampung KB sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB.

"Kami ingin meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Kampung KB di tingkat lini lapangan, serta menguatkan komitmen dan peran stakeholder kunci dalam penyelenggaraan Kampung KB. Kemudian menyusun rencana aksi optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Kaltim dan Kaltara," ucap Sunarto, Senin (15/5).

Dijabarkannya, sejauh ini ada 339 Kampung KB di Kaltim yang terdata di laman Kampung KB. Padahal di Benua Etam terdapat 1.030 kelurahan ataupun desa. Sementara di Kaltara jumlah Kampung KB berjumlah 91. Artinya jumlah Kampung KB baik di Kaltim maupun Kaltara masih jauh dari jumlah kelurahan atau desa yang ada.

Kampung KB sendiri, kata Sunarto, masuk dalam Program Proyek Nasional (Pro-PN). Artinya tidak ada alasan bagi semua stakeholder terkait untuk dapat memaksimalkan pembentukan kampung KB di kelurahan atau desa. Tentunya hal ini menjadi perhatian mengingat membangun keluarga yang berkualitas jauh lebih mudah apabila Kampung KB terbentuk.

"Karena disitu ada 8 Kelompok Kerja (Pokja) yang akan mengimplementasikan 8 fungsi keluarga. Oleh sebab itu, perlu ada keterlibatan sektor lain dan OPD lain sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2022. Apalagi sekarang hal itu digabungkan dengan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Ketika ini dikolaborasikan, maka kaitannya sangat erat dengan percepatan penurunan stunting," tegasnya.

Lebih lanjut, Sunarto menyampaikan bahwa pentingnya keterlibatan OPD lain di dalam pengelolaan Kampung KB untuk membangun keluarga yang berkualitas. Sehingga target yang dicanangkan dalam setiap Kampung KB dapat tercapai sampai pada pembangunan keluarga itu sendiri.

"Ini tidak mudah. Makanya kami adakan kegiatan orientasi ini. Harapannya setiap peserta bisa mendapat gambaran bagaimana pengelolaan Kampung KB yang benar. Khususnya bagi OPD di kabupaten dan kota sebagai pelaksana dan penggerak di lini lapangan, serta para mitra untuk segera mengakselerasi dan mengoptimalkan pengelolaan Kampung KB baik di tingkat desa maupun Kelurahan," tandasnya.

Penulis: Fajar
Editor: Maul