Dana Karbon dari Bank Dunia Bakal Cair, Pembangunan Hijau Segera Berjalan

968kpfm, Samarinda - Pemprov Kaltim sebentar lagi akan memetik hasil dari upayanya dalam menurunkan emisi karbon lewat program Forest Carbon Partnership Facility - Carbon Fund (FCPF-CF) tahun 2023 garapan World Bank.

Prosesnya tidak instan. Berdasarkan data yang dihimpun, Kaltim telah melewati proses panjang dan komitmen kuat untuk menerapkan program pembangunan hijau, yakni sejak tahun 2010 atau lebih dari satu dasawarsa silam.

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangannya, Diskominfo Kaltim menghadirkan narasumber dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, serta perwakilan dari Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim dalam konferensi pers di Hotel Fugo Samarinda, Rabu (27/12).

Perwakilan DDPI Kaltim Wahyudi Iman Satria memaparkan, program FCPF Carbon Fund Kalimantan Timur Tahun 2016-2024 ini merupakan program penurunan emisi berbasis REDD+ dengan status Result Based Payment.

Khusus di Kaltim, ujar Wahyudi, program ini telah dicanangkan sejak 2010 yang diawali dengan pendeklarasian Kaltim Green dan didukung oleh seluruh pihak serta bermitra dengan banyak badan atau Non Government Organization (NGO) sejak dulu.

“Kita unggul disini, yaitu kolaborasi banyak pihak baik dari unsur pemerintah, masyarakat, NGO dan mitra-mitra lain. Kajian dan langkah-langkah strategis yang diimplementasikan akhirnya berbuah manis. Disini tidak hanya Pemprov Kaltim yang menuai hasil, tapi masyarakat desa dan kelompok masyarakat, serta teman-teman LSM dan NGO yang bahu-membahu mewujudkan program ini," ungkap Wahyudi, Rabu (27/12).

Pemprov Kaltim sendiri terus mengimplementasikan pembangunan hijau agar terus dilaksanakan secara masif. Sebagai upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan tersebut, DPMPD Kaltim telah dan akan berkomitmen terus menjalankan berbagai program dan kegiatan yang fokus pada pembinaan dan pendampingan desa.

“Beberapa kegiatan yang concern pada pembangunan hijau telah kami lakukan seperti sosialisasi dan pendampingan terkait implementasi tata kelola lahan masyarakat, hingga pembinaan desa terkait alternatif mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat,” jelas Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPMPD Kaltim, Muriyanto.

Sementara itu, Kepala Bagian SDA Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim Muhammad Arnains menjelaskan Program Pengurangan Emisi Karbon Kaltim ini adalah Pengurangan Emisi berbasis Kinerja (RBPs) Sub Nasional Pertama di Indonesia.

“Sebagai pilot project, tentu banyak tantangan yang ditemukan. Namun pemprov Kaltim terus optimis agar mekanisme penyaluran insentif RBF FCPF-CF untuk pemerintah desa dan kelompok masyarakat terkait dapat tersalurkan dengan baik,” harapnya.

Penulis: Fajar
Editors: Maul