Demi Demokrasi Yang Transparan, BKD Kaltim Tekankan Pentingnya Netralitas ASN

968kpfm, Samarinda – Demi menjaga demokrasi yang transparan saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di Benua Etam, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Deni Sutrisno mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral.

Netralitas ASN sebagai abdi negara, kata Deni, sangat penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa konflik kepentingan selama masa kampanye. ASN memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.

"Jika ASN terlibat dalam politik praktis, hal ini dapat merusak kepercayaan publik dan memicu konflik kepentingan yang dapat merusak integritas birokrasi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, ASN yang terbukti tidak netral dapat dikenakan sanksi administratif dan disiplin," tegas Deni.

Oleh sebab itu, ujar Deni, diperlukan komitmen yang kuat melalui pembinaan dan pengawasan, serta sosialisasi terkait potensi pelanggaran yang boleh dan tidak boleh dilakukan, mengacu pada regulasi yang ada.

Deni menekankan, netralitas ini tidak hanya berlaku dalam Pilkada saja, tetapi juga dalam berbagai dimensi lainnya, sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat.

“ASN harus melayani secara netral tanpa memandang latar belakang suku, golongan, atau agama,” tekannya.

Netralitas dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, terutama dalam manajemen ASN, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Netralitas adalah asas dalam manajemen dan kebijakan ASN.

Pemprov Kaltim dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim tentu akan bersinergi dan berkolaborasi dalam penanganan netralitas ASN. Jika ada PNS yang melanggar, akan diterbitkan SK pemberhentian.

“Jika ingin terlibat dalam politik praktis, terdapat wadahnya, tetapi ASN harus mundur jika ingin mencalonkan diri,” imbuhnya.

Kepada seluruh masyarakat Kaltim, khususnya ASN, Deni mengingatkan bahwa mereka memiliki hak pilih saat pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Tetapi hak politik masyarakat dan ASN itu harus digunakan secara bijaksana untuk menjaga integritas sebagai pelayan publik dan abdi negara.

Penulis: Fajar
Editor: Maul