Dewan Kebut Pembahasan APBD

Pendengar KP (Samarinda) - DPRD Provinsi Kaltim terus mengejar ketertinggalan dalam membahas keuangan daerah, di mana saat ini masa jabatan seluruh anggota dewan periode 2014-2019 hanya tersisa beberapa bulan saja.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mengatakan, berdasarkan ketentuan yang ada, keuangan daerah harus disahkan pada bulan November, sehingga secara otomatis DPRD Kaltim harus segera membahas keuangan daerah untuk periode saat ini.

"Ini untuk menjaga dan memastikan keuangan daerah harus tersahkan pada bulan November, ketentuannya seperti itu," tegas Samsun.

Politisi PDIP ini menuturkan, jika pembahasan keuangan daerah dilakukan pada periode selanjutnya, maka pihaknya mengkhawatirkan pengesahan APBD Kaltim akan terlambat.

Samsun menjelaskan, pelantikan anggota DPRD Kaltim untuk periode 2019-2024 akan dilaksanakan pada September 2019. Sementara pada Oktober, anggota DPRD Kaltim harus melanjutkan agenda pembahasan tata tertib (Tatib) dan penetapan pimpinan dewan, untuk selanjutnya masuk ke pembahasan alat kelengkapan dewan (AKD).

"Ada beberapa hal yang unpredictable tidak ada di daerah tetapi ada di pusat, salah satunya adalah pimpinan dewan, dan hal tersebut tentu memakan waktu sehingga pembahasan APBD akan tertunda," lanjut Samsun.

Agar penetapan keuangan daerah bisa tepat waktu, Samsun mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan pembahasan terkait penetapan anggaran keuangan daerah, guna mengantisipasi tertundanya penetapan APBD 2019.

"Hal ini dilakukan kamu bisa lebih komprehensif dan teliti dalam menetapkan anggaran keuangan daerah," tutup Samsun.

Dokumentasi : KPFM Samarinda / Muhammad Noor Fajar.

Penulis : Fajar

Editor : Maul