Dinkes Kaltim Beri Atensi Terhadap Lonjakan Pemudik Jelang Lebaran

968kpfm, Samarinda - Memasuki masa cuti bersama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, pemerintah bersama seluruh stakeholder terkait memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan arus mudik pada tahun ini, tidak terkecuali bagi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim.

Menurut Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, pemerintah memprediksi akan ada perpindahan masyarakat sampai dengan 123 juta orang saat arus mudik tahun ini. Artinya ada lebih dari 50 persen masyarakat Indonesia akan melaksanakan mudik untuk pulang ke kampung halamannya saat perayaan Idul Fitri.

"Berdasarkan data itu, memang Presiden memberikan atensi terhadap pelaksanaan mudik tahun ini karena diprediksi akan mengalami lonjakan. Mengapa diberikan atensi lebih? Karena saat ini kita masih dalam masa transisi pandemi Covid-19. Sehingga pemerintah ingin memastikan mudik tahun ini berjalan dengan aman, nyaman dan selamat," imbuh Jaya Mualimin, Rabu (19/4).

Guna memenuhi target itu, kata Jaya, seluruh jajaran termasuk Dinkes di masing-masing daerah harus menyiapkan fasilitas untuk memudahkan pemudik dalam mendapatkan akses layanan kesehatan, semisal jika terjadi kecelakaan lalulintas. Hal ini dilakukan agar pemudik yang mengalami kecelakaan dapat segera diberikan penanganan dan jangan sampai dibiarkan.

Jaya sendiri mengapresiasi langkah Korps Bhayangkara yang telah membuat pos terpadu dan pos pelayanan yang tersebar di seluruh daerah. Tentunya Dinkes Kaltim akan ikut andil dalam mengerahkan petugas kesehatan di sana untuk membantu pelayanan agar arus mudik tahun ini berjalan lancar.

"Contohnya saat kami rapat di Balikpapan, KKP di Bandara akan menyediakan layanan vaksin Covid-19 meski saat ini sudah tidak lagi menjadi syarat untuk melakukan perjalanan. Tapi ini tetap kami lakukan jika sewaktu-waktu ada maskapai yang memintanya," ungkap Jaya.

Lebih lanjut, Jaya mengingatkan kepada para pemudik yang akan melakukan perjalanan agar tetap mematuhi protokol kesehatan meski aturan perjalanan saat ini dapat dikatakan longgar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kesalahpahaman antara calon pemudik dengan operator penyedia jasa transportasi yang menerapkan aturan dengan ketat.

Penulis: Fajar
Editor: Maul