Disdikbud Kaltim Usul 4.087 Pegawai Honorer Bidang Pendidikan Diangkat PPPK

KPFM SAMARINDA - Dinas Penidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim tengah menyusun usulan penyelesaian terkait penghapusan tenaga kerja honorer. Hal ini disampaikan Kepala Disdikbud Kaltim, Anwar Sanusi saat ditemui di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Jalan Milono, Samarinda, Selasa (28/1/2020).

Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memutuskan menghapus pegawai honorer dalam pemerintahan.

Menurut Anwar, setelah kebijakan peniadaan honorer itu ditetapkan, pemerintah pusat belum ada menurunkan petunjuk teknis (juknis).

"Kan, kita belum tahu yang dari pusat maunya kaya apa. Kelompok guru yang di PGRI Kaltim sudah punya formula. Nanti PGRI nanti disuruh kerjakan seperti apa nanti mekanismenya," kata Anwar, Selasa (28/1).

Pengesahan yang dilaksanakan pemerintah dan DPR mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Anwar menjelaskan, tawaran yang bakal disampaikan kepada pemerintah pusat, yaitu meminta guru yang masuk dalam daftar pegawai tidak tetap di Pemprov Kaltim dapat diangkat menjadi PPPK.

"Guru yang sudah terdaftar dengan SK (Surat Keputusan) Pemprov Kaltim, kalau bisa kami usulkan semuanya jadi PPPK," terangnya.

Data diperoleh 968kpfm.co.id, guru honorer yang punya SK Pemprov Kaltim sebanyak 2.475 orang. Sementara tenaga honorer lain di bidang pendidikan, seperti pustakawan hingga petugas tata usaha berjumlah 1.612 orang. Totalnya mencapai 4.087 orang.

"Ini data diambil pada 31 Desember 2019. Kenapa jumlahnya besar, pemerintah pusat memperbolehkan kalau kekurangan guru itu bisa dibiayai dana BOS (Bantuan Operasioanl Sekolah)," pungkasnya.

Penulis: Maul