Gandeng BPJS Ketenagakerjaan, Pemprov Kaltim Akan Berikan JKK dan JKM Untuk Pekerja Informal

968kpfm, Samarinda - Pemprov Kaltim melalui Dinas Sosial (Dinsos) tengah mempersiapkan program pemberian bantuan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja rentan atau informal di Benua Etam. Untuk itu, Dinsos Kaltim menggandeng BPJS Ketenagakerjaan guna melakukan pendataan.

Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak menerangkan, para pekerja rentan atau informal ini nantinya akan diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, di mana Pemprov Kaltim akan menanggung biaya iuran mencapai Rp 16.800,- per bulan.

"Saat ini pendataan dibantu oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan basis data melalui NIK (Nomor Induk Kependudukan) agar tidak terjadi tumpang tindih. Sekarang sudah terkumpul data 60 ribu pekerja rentan se-Kaltim. Itu akan kami verifikasi lagi karena mereka yang sudah mendapat bantuan dari kabupaten/kota atau wilayah lain otomatis akan tereliminasi dari daftar yang sudah ada," ucap Andi Muhammad Ishak, Selasa (11/4).

Sebenarnya Gubernur Kaltim, Isran Noor menargetkan 100 ribu pekerja rentan yang menerima bantuan tersebut. Namun Dinsos Kaltim akan melakukan pendataan secara bertahap agar data yang mereka peroleh sesuai dengan target yang dicanangkan.

"Adapun mereka yang akan mendapat bantuan tersebut merupakan pekerja rentan atau informal yang tidak tercover jaminan kecelakaan kerjanya seperti nelayan, pedagang pasar, serta pekerja keagamaan seperti guru ngaji, imam, serta pekerja agama lain yang memang hidupnya perlu disokong oleh pemerintah," ungkapnya.

Pemprov Kaltim sendiri telah menyediakan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun 2023 guna mengcover program tersebut. Tetapi untuk saat ini, Dinsos Kaltim masih menunggu terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur hal itu sebagai dasar untuk penyaluran bantuan.

Penulis: Fajar
Editor: Maul