Gandeng Samarinda Food Week, BI Kaltim Genjot Pengguna QRIS

968kpfm, Samarinda - Bank Indonesia terus membenahi sistem pembayaran digital agar masyarakat semakin mudah dalam bertransaksi. Salah satu layanan yang terus ditingkatkan bank sentral tersebut adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Data Bank Indonesia menyebutkan, pengguna QRIS secara nasional mencapai 45 juta. Sementara di Kaltim mencapai 323.179 pengguna. Per Juni 2023, ada penambahan pengguna baru sekitar 142 ribu atau 43,9 persen.

Gandeng Samarinda Food Week

Bank Indonesia berkolaborasi dengan Samarinda Food Week untuk mensosialisasikan penggunaan QRIS. Semua transaksi dalam event yang menawarkan produk UMKM tersebut menggunakan QRIS.

Samarinda Food Week berlangsung di Lapangan Parkir Utara Gelora Kadrie Oening (eks Gor Sempaja) pada 31 Juli-6 Agustus 2023.

Seluruh aktivitas pembelanjaan mulai dari tiket masuk hingga aktivitas belanja di tenant-tenant menggunakan QRIS alias cashless.

"Dengan adanya Samarinda Food Week 2023 diharapkan dapat melahirkan generasi baru pengguna QRIS di Kalimantan Timur," kata Chief event officer Samarinda Food Week, Nana yulianawati.

Pembayaran QRIS 0 Persen Khusus Transaksi di Bawah Rp 100 Ribu

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan  Timur terus menggaungkan campaign Yok Etam Pakai QRIS dan #GenerasipakaiQRIS kepada masyarakat.

Sebagai informasi, Bank Indonesia telah merevisi kebijakan tarif pembayaran QRIS jadi 0 persen khusus transaksi di bawah Rp 100 ribu.

Sebelumnya biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS mencapai 0,3 persen untuk semua transaksi. Namun setelah kebijakan itu direvisi, dalam waktu dekat ini biaya tarif itu hanya akan berlaku khusus transaksi mulai Rp 100 ribu ke atas.

Deputi Perwakilan BI Kaltim, Muhamad Rais menerangkan, revisi kebijakan itu akan berlaku paling cepat pada September mendatang dan selambat-lambatnya pada 30 November 2023.

Rais menambahkan, dari dominasi merchant atau UMKM, secara nasional ada 83 persen UMKM yang menyediakan pembayaran melalui QRIS.

"Dengan adanya MDR tersebut, juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas layanan. Layanan terkait QRIS ini semoga bisa makin meningkat. Sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan QRIS oleh industri," ungkap Rais, belum lama ini.

Senada, Kepala KPw BI Kaltim, Budi Widihartanto mengungkapkan, keberlanjutan penyelenggaraan sistem pembayaran tersebut menjadi penting.

Sebab jika semuanya digratiskan, lantas dari mana biaya untuk memperkuat layanan keamanan atau sistem informasi dari QRIS itu sendiri.

"Kemudian, bagaimana juga untuk melakukan perluasan ke merchant lain. Bahkan perlu sosialisasi dan orang-orang yang memberikan capacity building ke UMKM juga perlu biaya," jelas Budi.

Sehingga, biaya tarif untuk transaksi di atas Rp 100 ribu itu tetap diberlakukan untuk biaya operasional dari penyelenggara jasa sistem pembayaran. Ditambahkan Budi, ada banyak usaha mikro yang transaksi di atas Rp 100 ribu dan mayoritas 80 persen.

"Namun seperti lembaga sosial, keagamaan di masjid, gereja, kelenteng itu tetap 0 persen. Seperti untuk sumbangan. Ini untuk pembelanjaan saja yang kena 0,3 persen kalau transaksi di atas Rp 100 ribu," tandasnya.

Penulis: Maul