968kpfm, Samarinda - Ratusan pengemudi ojek online (Ojol) dari Bubuhan Driver Gojek Samarinda (Budgos) dan Tepian Driver Online (TDO) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (26/9).
Terdapat beberapa tuntutan yang dibawa oleh massa aksi antara lain, meminta pemerintah menaikkan tarif angkutan online agar mendapatkan penghasilan yang layak imbas kenaikan BBM subsidi, meminta pemerintah mengatur terkait biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen.
Selain itu, pengemudi Ojol ini meminta pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) transportasi daring menjadi undang-undang, serta meminta pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada pengemudi Ojol yang terkena dampak kenaikan BBM subsidi secara adil dan transparan.
Ketua Tepian Driver Online, Yohanes Breakhman menerangkan, kenaikan harga BBM subsidi sangat menggerus pendapatan pengemudi transportasi daring, lantaran tarif ojol juga tidak naik. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, pendapatan pengemudi Ojol juga harus dipotong sebesar 20 persen untuk biaya sewa aplikasi.
"Masalah ini membuat kami turun melakukan aksi unjuk rasa untuk memperjuangkan nasib pengemudi online, utamanya untuk tiga aplikasi di Samarinda," tutur Yohanes, Senin (26/9).
Sementara itu Sekjen Budgos Samarinda, Ivan Jaya Pratama mengomentari perihal biaya sewa penggunaan aplikasi di angka 20 persen. Menurutnya pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 telah menetapkan biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen. Aturan ini telah berlaku sejak awal September lalu dan sudah tertunda berkali-kali.
"Kami sudah komunikasi dengan manajemen menyampaikan hal ini, tapi dari manajemen bukannya mengabulkan, namun memberi persepsi sendiri terkait kenapa mereka tidak menurunkan potongan dari 20 persen ke 15 persen. Ini jadi ambigu, pemerintah bilang A, tapi aplikator mengatakan B. Jadi kami bingung harus mengadu kepada siapa karena aplikator tidak mau menurunkan biaya tersebut," ucap Ivan.
Selain mempermasalahkan biaya sewa penggunaan aplikasi, Ivan turut menyoroti tak kunjung cairnya BLT pemerintah untuk Ojol sebagai dampak kenaikan BBM subsidi. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini, Ivan meminta kejelasan dari pemerintah terkait permasalahan tersebut.
"Dari dishub kami sudah melakukan komunikasi bahwasanya saat ini ada instruksi untuk pendataan. Tapi dari masing masing aplikator punya cara sendiri untuk melakukan proses pendataan. Ini jadi ambigu bagi kami apakah benar kami di data atau dipilah-pilah. Jadi kami sangat meminta kejelasan itu dan keterbukaan terkait hal itu," imbuhnya.
Lebih lanjut, Ivan berharap seluruh tuntutan yang dibawa oleh massa aksi ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah sehingga para pengemudi taksi atau ojek online tetap bisa mendapat penghasilan yang layak ketika harga BBM subsidi mengalami kenaikan.
Benua Etam
Terima Silaturahmi Masyarakat Umum, Gubernur Kaltim Berikan Santunan Kepada 1.000 Penerima26 Sep 2022
