Hasil Kunjungan Ke Brazil, Tiga Negara Diharapkan Mampu Inisiasi Mekanisme Perdagangan Karbon

968kpfm, Samarinda - Awal Mei lalu, Gubernur Kaltim, Isran Noor bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni bertandang ke Brazil untuk menghadiri forum diskusi tiga negara antara Brazil, Congo dan Indonesia perihal program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di masing-masing negara.

Pertemuan yang diinisiasi langsung oleh World Bank atau Bank Dunia ini menghasilkan beberapa poin penting dalam mempersiapkan mekanisme perdagangan karbon dunia. Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menuturkan, Bank Dunia memandang tiga negara tersebut sebagai negara yang berhasil mempertahankan pengurangan gas emisi karbon di dunia.

"Brazil sudah menerima dana karbon sejak 2019. Sementara Kaltim baru pada tahun 2022. Makanya kita perlu untuk belajar kesana tentang mekanisme perdagangan karbon. Tentu perlu ada komitmen karena Brazil, Indonesia dan Congo ini sangat potensial dengan karbon kreditnya. Oleh sebab itu perlu ada mekanisme pasar yang kompetitif untuk perdagangan karbon," ucap Sri Wahyuni, Senin (15/5).

Sri mengungkapkan bahwa kontrak Kaltim dengan Bank Dunia perihal dana emisi karbon hanya sampai pada tahun 2025 mendatang. Saat ini banyak perusahaan besar yang berminat dalam perdagangan karbon. Namun terdapat beberapa mekanisme pembayaran yang ditawarkan oleh pihak perusahaan.

Mekanisme pertama yaitu pembayaran berbasis kinerja yang tidak melihat dari berapa turunan emisi karbon yang berhasil diturunkan.

"Tetapi tutupan lahannya masih milik kita. Selain itu, ada perusahaan yang berani menawarkan harga lebih tinggi. Tetapi mereka ingin membawa data karbon. Artinya itu akan mengurangi tutupan lahan kita. Itulah macam-macam mekanisme perdagangan karbon yang saat ini berkembang," sebutnya.

Melalui pertemuan tersebut, lanjut Sri, Bank Dunia menginginkan ada pertemuan lagi yang membahas secara teknis tentang mekanisme perdagangan karbon. Mereka juga menginginkan di setiap negara yang berkomitmen dalam penurunan emisi karbon agar memiliki tenaga ahli yang mengetahui cara mempertahankan luasan karbon hutan, serta melakukan manajemen dana karbon yang telah diberikan.

"Jadi nanti akan ada forum yang lebih tinggi lagi terkait kesepakatan yang ada. Diharapkan tiga negara ini bisa menginisiasi mekanisme perdagangan karbon nantinya," tutup Sri.

Penulis: Fajar
Editor: Maul