Himpunan Alumni IPB Gelar Seminar di Samarinda, Bahas Regulasi Baru Ekspor CPO ke Eropa

968kpfm, Samarinda - Larangan ekspor komoditas crude palm oil (CPO) atau kelapa sawit ke negara-negara di Uni Eropa, jadi perhatian sejumlah kalangan di Indonesia. Tak Terkecuali di Kaltim.

Adanya larangan tersebut tercantum dalam Uni Eropa Delegated Regulation (UEDR). Salah faktor terhambatnya ekspor komiditas ini, karena pembukaan lahan kelapa sawit yang dinilai menyebabkan deforestasi.

Persoalan ini dibahas dalam musyawarah daerah (musda) Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA-IPB), yang dirangkai dengan seminar nasional bertajuk Menyikapi UEDR untuk Larangan Ekspor Komoditas Sawit yang Tidak Bebas Deforestasi dan Degradasi.

Kegiatan terpusat di Ruang Olah Bebaya, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu, 17 Juni 2023. Peserta yang hadir merupakan alumni IPB di Kaltim, perwakilan universitas di Samarinda hingga pemangku kepentingan di lingkup Pemprov Kaltim. Termasuk Gubernur Isran Noor.

Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat HA-IPB, Walneg S Jas, seminar yang diselenggarakan pihaknya sangat penting dibahas demi memajukan ekonomi negara. Terlebih, Kaltim merupakan daerah penghasil komoditas kelapa sawit.

"Indonesia selalu saja jadi objek pembatasan-pembatasan terkait ekspor, tidak hanya dalam komoditi kelapa sawit, tapi juga komoditi lainnya," kata Walneg, dalam sambutannya di acara itu.

"Indonesia dituduh, mengurangi ruang hutan. Padahal jauh sebelumnya, Eropa dan Amerika lebih dulu melakukan hal itu. Jadi persoalan ini terus menjadi dinamika," ucap Walneg menambahkan.

Menurutnya, kebijakan yang diterbitkan Uni Eropa tersebut dapat berdampak pada sektor yang bergelut dengan komoditas sawit hingga turunannya.

"Seminar ini sangat penting. Kita menyikapi UEDR yang kalau kita tidak semakin kuat atau semakin bersatu dengan stakeholder, tentu kita akan menjadi pihak yang dirugikan," tandasnya.

Secara resmi, Musda Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor dibuka oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor. Dalam pidatonya, Isran turut menanggapi terkait tema yang diangkat dalam seminar tersebut.

Isran berpendapat, kebijakan yang dilakukan Uni Eropa terhadap ekspor komoditas kelapa sawit Indonesia dapat dimaknai dari dua hal. Pertama, adalah persoalan politik. Kemudian yang kedua, masalah persaingan bisnis.

"Menurut saya persaingan (bisnis). Sebab, kalau politik, gampang menyelesaikannya," sebut orang nomor satu di Kaltim itu.

Isran menjabarkan, kondisi Uni Eropa melemah dari sektor ekonomi. Salah satu faktor penyebabnya dikarenakan konflik global yang masih terjadi.

"Sekarang eropa mengalami masalah ekonomi. Kita dalam kondisi sekrang ini akibat covid-19 dan perang di Ukraina, tidak ada masalah sampai sekarang. Bahkan kita meningkatkan ekspor semakin bagus," jelasnya.

Di sisi lain, Gubernur Isran Noor berharap, musda yang diselenggarakn Musda Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor berlangsung lancar. Sehingga para alumni IPB mampu berkontribusi bagi daerah.

"Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kaltim mengucapkan selamat atas terselenggaranya musda dan seminar nasional keluarga besar ikatan keluarga alumni IPB. Mudah-mudahan berjalan dengan sukses. Dapat menetapkan dan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik. Dan harus dikomunikasikan terhadap pihak-pihak terkait. Seperti pemerintah dan pengusaha kelapa sawit khususnya," pungkas Isran.

Diinformasikan, seminar nasional tersebut menghadirkan narasumber berkompeten di bidangnya masing-masing. Seperti Dekan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB), Dodik Ridho Nurrochmat.

Lalu Deputi Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud. Dan, Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI Pusat, Muhammad Fadhil Hasan.

Penulis: Maul