IKN Baru bakal Dilengkapi Kendaraan Berbasis Listrik

KPFM SAMARINDA - Sistem transportasi massal berbasis listrik bakal diterapkan di ibu kota negara (IKN) baru. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, saat lawatannya ke Samarinda, Rabu (18/12/2019) lalu.

Pembangunan sistem transportasi listrik ini akan dijumpai di dua wilayah administratif Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, serta di dua kota penyangga IKN, Samarinda dan Balikpapan.

Menurut Budi, kendaraan listrik seperti Light Rapid Transit (LRT) sesuai dengan konsep yang diimpikan pemerintah, yakni ramah lingkungan dan bebas polusi.

"Satu pesan presiden (Joko Widodo), tidak ada penggunaan bahan bakar fosil, jadi enggak ada bus pakai bensin, solar dan lainnya di IKN nanti," kaya Budi.

Rencana pendirian jalur angkutan berbasis listrik ini juga akan diimplementasikan pada jalur tol Balikapapan-Samarinda (Balsam). Persisnya, 15 meter di sisi jalan bebas hambatan itu.

"Bentuknya adalah kereta listrik tanpa pengemudi. Sementara di dalam kota (IKN) berbentuk bus otonom. Di situ disediakan sepeda motor listrik, yang tidak ada bahan bakar fosil," ungkapnya.

Di samping itu, sebuah bandar udara baru akan dibangun pada lokasi IKN. Jaraknya sekira 20 kilometer dari pusat pemerintahan.
Lapangan udara ketiga ini akan terkoneksi langsung dengan dua bandar udara di dua kota peyangga. Dengan menggunakan LRT menuju pusat kota dan Kawasan Berorientasi Transit (TOD).

"Jadi IKN baru merupakan sebuah peradaban," cetusnya.

Budi menuturkan, IKN baru akan ramah dikunjungi ekspatriat atau turis asing. Dia menyebutkan, rumah sakit dan pusat pendidikan skala internasional juga akan didirikan.

"Orang Kaltim harus bangga dengan apa yang dicanangkan presiden," tandasnya.

Setelah ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai IKN oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah telah menghitung anggaran pembangunan yang diproyeksi mencapai Rp 466 triliun.

Dalam rincian Bappenas, disebutkan pembiayaan terbesar akan bersumber dari patungan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha yakni Rp 253,4 tiriliun atau 54,4 persen.

Pendanaan kedua bersumber dari swasta sebesar 26,4 persen dengan nilai Rp123 triliun. Pembiyaan ketiga dari APBN sekitar 19,2 persen atau Rp89,4 triliun.

Dokumentasi: Istimewa

Penulis: Maul

Editor : Agung