Ikuti Rakor Inflasi Daerah, Wagub Kaltim Ingatkan Pejabat Salurkan Zakat Profesi Ke Baznas

968kpfm, Samarinda - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi Daerah Tahun 2023 se-Indonesia secara daring pada Senin (17/4). Tidak hanya membahas mengenai inflasi, rakor ini juga sekaligus mensosialisasi Undang-Undang Kesehatan.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Hadi Mulyadi mengikuti langsung rakor secara daring dengan didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Jaya Mualimin, serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim di Ruang Rapat Wagub.

Dalam rapat ini, Tito berpesan agar seluruh Pemerintah Daerah supaya dapat menginstruksikan para pejabat eselon untuk menyalurkan zakatnya, baik zakat fitrah, maupun zakat penghasilan yang diterima setiap bulannya kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Poin terakhir ini yang perlu dicatat dan dipertegas oleh Mendagri. Agar pejabat di daerah, terutama pejabat eselon di lingkungan Pemprov Kaltim untuk menyampaikan atau membayar zakat profesi mereka terima setiap bulan kepada Baznas, yakni dipotong 2,5 persen dari profesi yang mereka terima,” pesan Hadi, Senin (17/4).

Menurut Hadi, hal itu ditekankan kepada pejabat eselon di lingkungan Pemprov Kaltim karena penghasilan dari profesi yang diamanahkan kepada mereka lebih dari nilai nishab bulanan. Apalagi, dengan membayar zakat profesi dapat membersihkan harta mereka.

Dengan menyalurkan zakatnya melalui Baznas, tentu apa yang dibayarkan oleh mereka dapat dipertanggungjawabkan. Diketahui, sambung mantan legislator Senayan dan DPRD Kaltim ini, dari total potensi yang ada di Indonesia, zakat yang terkumpul pada 2021 baru sebesar Rp 17 triliun dan pengumpulan ini masih belum optimal.

Kemudian pada 2022 lalu, Zakat Infak Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lain (DSKL) membidik pengumpulan zakat bisa menembus Rp 26 triliun. Untuk mencapai angka itu, perlu dorongan dari berbagai pihak, tak terkecuali seluruh pejabat eselon di lingkup Pemerintah Provinsi.

Bila target terpenuhi diperkirakan ada 56 juta orang yang akan menerima manfaat dari pengumpulan zakat. Di sisi lain pemberian bantuan Baznas akan dilakukan secara tepat sasaran kepada masyarakat dengan tiga segmen, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

"Semoga ini bisa dilaksanakan seluruh pejabat eselon di Pemprov Kaltim," harapnya.

Selain itu, sambungnya, dalam Rakor diketahui ketersediaan pangan dan kebutuhan sembako di Kaltim masih dalam kondisi aman, terutama selama Ramadan hingga lebaran. Termasuk, OPD terkait untuk terus monitor perkembangan harga dipasaran, khususnya kebutuhan pokok masyarakat di daerah yang dinilai sulit dijangkau. Mulai dari distribusi sembako hingga pengamanannya.

Untuk itu, Pemprov berupaya melakukan penekanan agar semua pihak dapat mendukung distribusi tersebut. Mulai, kebutuhan, beras, minyak goreng dan cabai serta bahan pokok penting lainnya.

"Tentu permintaan masyarakat akan sembako meningkat, harga pun diyakini akan naik. Maka, stok harus dipersiapkan. Saya minta semua pihak dapat mengkondisikan ini," pintanya.

Diketahui untuk inflasi perbulan Maret lalu secara nasional mencapai 4,97 persen.

Penulis: Fajar
Editor: Maul