Main Image
Benua Etam
Benua Etam | 27 Feb 2019

Ini Jawaban Kadis PUPR Samarinda, Soal Oknum Pegawai Terlibat Pungli

Pendengar KP (Samarinda) - Publik Kota Tepian di jagat maya kembali dihebohkan dengan sebuah posting-an di media sosial (medsos).

Akun Facebook (FB) bernama Reza Fi mengkritisi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang diunggah di grup FB "Bubuhan Samarinda".

Dalam tulisan itu, Reza Fi membeberkan, ada oknum pegawai DPUPR di bidang penataan ruang yang diduga melakukan pungutan liar (pungli). Hal tersebut terjadi ketika dia dan kerbatnya mengurus advise planning, salah satu syarat untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Terdapat SOP yang menurut dia tidak masuk akal, seperti dilarang membawa telepon genggam saat di dalam ruangan. Oknum pegawai itu juga mengiming-iming menurunkan 10 petugas DPUPR guna melakukan survey.

"Oknum pegawai ini meminta pungli guna mempercepat proses dengan iming-iming anak survey sebanyak 10 orang," tulis Reza Fi.

Persoalan ini membuat Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairuddin angkat bicara. Menurut dia, apabila kabar itu benar, maka harus diambil langkah-langkah pencegahan. Namun jika tidak benar, DPUPR harus bijak menanggapi.

"Mengambil langkah-langkah untuk pencegahan. DPUPR harus lebih transparan,” kata Sugeng, Selasa (26/2).

Sugeng juga meminta, Kepala DPUPR Samarinda, Hero Mardanus mencari tahu kabar yang tersebar di medsos.

"Saya sudah instruksikan," sahutnya.

Kepala DPUPR Samarinda, Hero Mardanus mengaku sudah melaksanakan pencegahan. Sejak Senin (25/2) lalu, kantor DPUPR yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan telah menerapkan sistem pelayanan terbuka. Proses administrasi tidak lagi dilakukan di dalam ruangan.

"Agar lebih transparan, semua sudut dipantau CCTV (closed circuit television)," terangnya.

Terkait larangan membawa telepon genggam, Hero menjelaskan hal itu ditujukan agar tidak menggangu jalannya pembahasan. Jadi, proses administrasi berjalan cepat.

“Yang dilayani tidak hanya satu, ada juga yang antre,” imbuhnya.

Soal 10 orang petugas survei, Hero menganggap perkara tersebut berlebihan. Untuk mengukur dan mengecek koordinat, biasanya dibutuhkan satu orang saja.

Hero menambahkan, posting-an yang ada di FB itu kemungkinan hanya mengarang cerita saja. Dia telah menelusuri akun FB penyebar kabar itu, tapi sudah tidak aktif lagi.

"Kami tetap berusaha mencari tahu kebenarannya,” ujar Hero.

Dokumentasi: Istimewa

Penulis: Maul

Editor: *

Share This Post
More News

Tap anywhere to start radio 96.8KPFM 🎵