Pendengar KP (Samarinda) - Wacana pemindahan pusat pemerintahan Indonesia keluar Pulau Jawa, mendapat reaksi positif dari Gubernur Provinsi Kaltim, Isran Noor.
Sebelumnya, usulan pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta menuju daerah diluar Pulau Jawa, telah dicanangkan sejak era pemerintahan Presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang menyatakan bahwa ibukota negara itu seharusnya berada di tengah-tengah republik Indonesia.
Ada beberapa kriteria yang dicanangkan agar sebuah daerah bisa menjadi pusat pemerintahan, diantaranya adalah minim dari resiko bencana alam, dan harus tersedianya sumber daya air yang cukup, serta bebas dari pencemaran lingkungan.
"Biarkan tim analisis mencari daerah yang ketinggiannya rata-rata 25 meter di atas permukaan laut, supaya aman sampai 2 abad kedepan," ucap Isran, Selasa (30/4) sore.
Jika Kaltim ditunjuk sebagai pusat pemerintahan, Isran menyatakan, pihaknya siap untuk menyediakan lahan. Bahkan, Isran merekomendasikan bahwa pusat pemerintahan bisa dibangun di Bukit Soeharto.
"Itu, kan hutan milik negara, ketinggiannya jauh, kita ada tol dan dua bandara Internasional yang ada di Samarinda dan Balikpapan," ungkap mantan Bupati Kutai Timur ini.
Sebelumnya, mantan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak telah mengusulkan bahwa daerah di Kaltim yang cocok menjadi pusat pemerintahan adalah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
"Ya boleh-boleh saja yang mana dianalisa, tapi untuk luasan, lahan yang lebih memungkinkan berada di Bukit Soeharto," sambung Isran.
Untuk saat ini, Presiden telah membentuk tim teknis untuk melakukan evaluasi dan penelitian yang lebih detail mengenai kapasitas dari semua sumber areal lahan, yang akan dijadikan sebuah pusat pemerintahan.
Dokumentasi: Istimewa
Penulis: Fajar
Editor: Maul
Benua Etam
Terima Silaturahmi Masyarakat Umum, Gubernur Kaltim Berikan Santunan Kepada 1.000 Penerima01 May 2019