Jabat Pj Gubernur, Akmal Malik Usung Misi Majukan Kaltim, Kabupaten Dan Kota, Serta IKN

968kpfm, Samarinda - Pasca dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim akhirnya telah menginjakan kaki di Benua Etam.

Pada kegiatan pertamanya, pria yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri ini langsung menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan pisah sambut Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2018-2023, Isran Noor dan Hadi Mulyadi di Plennary Hall Sempaja, Rabu (4/10).

Ketika ditemui awak media usai kegiatan, Akmal Malik menyatakan bahwa dirinya melihat ada tantangan baru yang akan dihadapinya, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Ibu Kota Negara (IKN).

"Ini tantangan yang luar biasa, karena ini kan baru buat sejarah Indonesia kita punya program strategis yang luar biasa. Jadi kita diminta untuk mencoba mengkolaborasikan dan membangun orkestrasi antara program strategis nasional, kemudian dukungan dari Kaltim maju, dan seluruh kabupaten/kota harus mendapatkan hal serupa," ucap Akmal Malik, Rabu (4/10).

Untuk menyukseskan tantangan itu, tentu hal tersebut tidaklah mudah. Akmal menjelaskan, selama ini kabupaten dan kota, serta provinsi bergerak bersama-sama. Tapi sekarang ada IKN. Tentu Akmal menginginkan agar semuanya bisa maju bersama-sama.

"Artinya IKN bertumbuh dengan bagus, Kaltim tetap maju dan kabupaten/kota juga maju. Ini kan butuh komitmen yang besar bersama-sama. Jadi kita harus membuka simpul-simpul, karena pertumbuhan ekonomi di Kaltim akan tinggi seiring dengan pembangunan yang mulai intens," tegas Akmal.

"Apalagi pusat segera mendorong investor masuk, sehingga kebutuhan akan lebih banyak. Tentu ini akan membuat perputaran uang semakin banyak, dan akan membuat investasi meningkat. Ini tantangan bagi kami," sambungnya.

Sebagai orang birokrasi, Akmal Malik akan mencoba membangun orkestrasi yang sesuai dengan aturan. Tentu ia menginginkan orkestrasi ini bisa terbangun secara harmonis, serta mengoptimalkan kontribusi provinsi dan kabupaten/kota untuk menyokong hadirnya IKN.

"Kami tidak ingin ada disparitas antara IKN, Provinsi, serta Kabupaten dan Kota," pungkasnya.

Penulis: Fajar
Editor: Maul