Jadi Ibu Kota Negara, Ekonomi Kaltim Diprediksi Tumbuh Pesat

Samarinda - Banyak Pakar Ekonomi yang meyakini bahwa jika ibu kota negara pindah ke Provinsi Kaltim, maka perekonomian di Kaltim akan tumbuh sangat pesat.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Universitas Mulawarman, Adjie Sofyan Effendi.

Menurut Pakar Ekonomi Universitas Mulawarman ini, ada dua keuntungan dari sisi ekononi makro maupun mikro yang akan diperoleh Kaltim, jika ibu kota negara benar-benar pindah ke Provinsi Kaltim.

Sofyan menjelaskan, jika dilihat dari sisi ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Kaltim akan tumbuh sangat pesat. Bayangkan saja, akan ada ekspansi penduduk sebanyak 1,5 juta jiwa menuju Provinsi Kaltim jika wacana ini benar terjadi.

"Nantinya kan mereka membutuhkan sarana dan pra sarana, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa akan meningkat tajam," ungkap Sofyan.

Selain melejitnya pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran akan mengalami penurunan karena terbukanya lapangan pekerjaan, dan secara otomatis angka kemiskinan akan jauh berkurang jika Kaltim terpilih sebagai ibu kota negara.

Angka kemiskinan di Kaltim saat ini tercatat berkisar di angka 7,4 persen, namun, ketika dipilih menjadi ibu kota negara, angka kemiskinan Kaltim diprediksi akan turun menjadi empat sampai lima persen saja.

"Saya meyakini itu, dan saya pernah menghitung secara model ekonometrik, angka kemiskinan kita sangat rendah," ucap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman ini.

Meskipun pemindahan ibu kota ini sebenarnya hanya memindahkan administrasi pemerintahan saja, namun efek yang ditimbulkan hal ini cukup signifikan.

Sofyan memaparkan, aspek pemindahan ibu kota, sama seperti sekeping mata uang logam yang tidak terpisahkan dengan pusat bisnisnya. Begitu ibu kota negara pindah, maka akan disertai dengan perpindahan pusat bisnis juga, sehingga menimbulkan multiplayer effect.

"Otomatis itu, ini hukum alam dan tidak ada yang mengatur," sebut Sofyan.

Pemindahan Ibu Kota Negara sendiri akan memakan biaya Rp 466 triliun yang dibebankan kepada APBN untuk membangun infrastruktur dasar. Selain menggunakan APBN, pemerintah juga sedang gencar membangun kerjasama dengan badan usaha dan swasta, untuk membantu pembangunan infrastruktur dasar yang akan dimulai pada tahun 2024 nanti.

Dokumentasi : Istimewa

Penulis : Fajar

Editor : Agung