Jadi Kandidat Ibu Kota Negara, Beginilah Keunggulan Kabupaten PPU

KPFM SAMARINDA - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendadak ramai diperbincangkan oleh publik karena selangkah lagi akan menjadi lokasi untuk pemindahan ibu kota negara yang baru.

Pemprov Kaltim sendiri telah mengusulkan dua lokasi yang cocok menjadi ibu kota negara kepada pemerintah pusat, yaitu kawasan Bukit Soeharto, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Kedua lokasi tersebut memang memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Akan tetapi, jika pemerintah pusat sangat memperhatikan aspek lingkungan dalam rencana pemindahan ibu kota, maka Kabupaten PPU merupakan lokasi yang paling ideal.

Memiliki luas wilayah sebesar 3.333 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk yang cenderung masih sedikit dan heterogen, Kabupaten PPU dirasa sangat ideal sebagai lokasi untuk ibu kota negara yang baru.

KPFM sendiri berkesempatan untuk mewawancarai langsung Bupati PPU, Abdul Gafar Mas'ud, terkait persiapan Kabupaten PPU jika memang suatu saat ditunjuk untuk menjadi lokasi ibu kota negara.

Gafur mengatakan, dirinya mewakili seluruh masyarakat Kabupaten PPU sangat siap jika memang nantinya PPU ditunjuk menjadi ibu kota negara. Bahkan, Gafur menjamin bahwa setelah resmi ditunjuk sebagai ibu kota negara, maka keesokan harinya Pemkab PPU segera menyiapkan lahan untuk lokasinya.

"Kami 100 persen siap. Jika ditunjuk menjadi ibu kota negara, maka lahannya besok akan kita siapkan," ujar Gafur saat ditemui di kediamannya, Jum'at (24/8) malam.

Dalam kesempatan ini, Gafur juga memberikan gambaran tentang beberapa fasilitas penunjang yang akan dibangun dalam waktu dekat ini adalah jalan tol laut terpanjang di Indonesia, dengan panjang sekitar 14 kilometer yang menghubungkan Kabupaten PPU dan Balikpapan.

"Saat ini sudah masuk proses pelelangan. Insya Allah tahun ini sudah selesai lelang dan akan dibangun selama 4 tahun," lanjutnya.

Selain jalan tol, Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Penajam dan Balikpapan juga masih dalam proses pembangunan. Nantinya, beberapa kawasan industri seperti Pelabuhan Kariangau dan lainnya akan terhubung dengan Jembatan Pulau Balang sehingga mempermudah akses.

"Insya Allah akan selesai tahun ini. Saat kami cek kemarin, sisi Penajam sampai Pulau Balang sudah terhubung, tinggal dari Pulau Balang ke Balikpapan saja," ungkap Gafur.

Akses tersebut nantinya akan terhubung dengan jalan tol menuju Samarinda. Selain itu, Pemkab PPU telah mengusulkan kepada Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat untuk membangun jalan yang menghubungkan PPU dan Kabupaten Kutai Barat.

"Akses yang biasanya harus ditempuh dengan waktu 11 jam, nantinya bisa ditempuh dengan waktu 2 jam saja," tambah Gafur.

Pemerintah pusat melalu Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk membangun jalan tersebut, dan tinggal menunggu izin amdal dari Pemprov Kaltim.

Gafur menyebutkan, Gubernur juga sudah menyarankan untuk mengajukan pembiayaannya melalui APBN, supaya tidak terlalu memakan dana APBD yang terlalu besar.

Dari sektor sumber daya alam (SDA), Kabupaten PPU sendiri memiliki SDA yang cukup melimpah, khususnya air bersih. Gafur mengungkapkan, Kabupaten PPU akan membangun sebuah waduk, dimana sumber air bersihnya berada di wilayah PPU.

"Nantinya sumber air tersebut bisa digunakan untuk pengairan sawah saat musim kemarau, ataupun sebagai sumber air baku bagi masyarakat," imbuh Gafur.

Saat ini, Pemkab PPU hanya bisa menunggu keputusan dari pemerintah pusat, terkait penentuan lokasi pemindahan ibu kota negara. Pemkab PPU juga belum mau mengungkapkan wilayah mana yang akan diusulkan untuk menjadi lokasinya nanti.

"Kami belum bisa mengungkapkan, ini untuk menghindari adanya aktivitas jual beli tanah di lokasi tersebut nantinya," tutup Gafur.

Dokumentasi : KPFM Samarinda / Muhammad Noor Fajar.

Penulis : Fajar

Editor : Agung