Kaltim Percepat Persiapan Program MBG, Pasokan Pangan Jadi Fokus

968kpfm, Samarinda - Pemprov Kaltim mengambil langkah strategis untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan mulai berjalan pada 17 Februari 2025.  Program yang menjadi salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto ini membutuhkan kesiapan daerah dalam menjamin ketersediaan bahan pangan, terutama sayur-mayur.  Untuk membahas masalah itu, Pemprov Kaltim melakukan Rapat Koordinasi yang digelar di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (10/2).

Deputi Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menyatakan bahwa Kaltim menghadapi tantangan besar dalam penyediaan bahan pangan, mengingat sebagian besar pasokan sayur masih bergantung dari Pulau Jawa.

"Setiap satuan pelayanan membutuhkan sekitar 300 kilogram sayur untuk 3.000 anak dalam satu kali penyajian. Ini menunjukkan bahwa kita harus benar-benar memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan stoknya," ujar Tigor, Senin (10/2).

BGN sendiri telah mengalokasikan anggaran Rp 15.000 per anak. Tetapi harga pangan di Kaltim relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain karena faktor biaya distribusi.

"Oleh karena itu, diperlukan pencatatan yang jelas terkait pembelian bahan pangan sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian harga jika diperlukan," tambahnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menegaskan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan MBG bukan pada sisi permintaan, melainkan ketersediaan pasokan lokal yang masih terbatas.

"Permintaan sudah ada, anggarannya sudah siap. Sekarang yang perlu kita pastikan adalah bagaimana pasokan pangan bisa mencukupi. Jika tidak, maka kita akan terus bergantung pada daerah lain," kata Akmal.

Ia juga mendorong pemanfaatan sumber daya pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar. Menurutnya, langkah ini tidak hanya mengurangi biaya transportasi, tetapi juga dapat menjadi peluang bagi petani lokal untuk berkembang.

"Ini tantangan bagi kita semua untuk memperkuat sektor pertanian. Meningkatkan produksi lokal adalah pekerjaan rumah yang harus segera kita selesaikan," tegasnya.

Sebagai tahap awal, Pemprov Kaltim akan fokus pada 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, sebelum memperluas cakupan layanan hingga 450 satuan pelayanan di seluruh provinsi.

"Kita harus bergerak cepat untuk mengoptimalkan sumber daya pangan lokal. Jangan sampai kita terus-menerus bergantung pada pasokan dari luar daerah," tandasnya.

Penulis : Fajar
Editor : Maul