Kawasan Industri Maloy Masih Terhambat Pembebasan Lahan

Pendengar KP (Samarinda) - Tim panitia khusus (Pansus) DPRD Kaltim yang membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan kawasan industri Oleochemical Maloy, melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kaltim, bertempat di Gedung E, kantor DPRD Kaltim, Senin (4/3).

Rapat dengar pendapat ini bertujuan untuk memantau perkembangan pembangunan insfarstruktur pendukung  kawasan Maloy. Rapat ini dihadiri langsung oleh Ketua Tim Pansus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan kawasan industri oleochemical Maloy, Rita Artati Barito, dan Kepala Dinas PUPR Kaltim, M. Taufik Fauzi.

"Kami ingin mengetahui apa saja masalah yang dihadapi beberapa pihak, dan sudah sejauh mana perkembangan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy," ucap Rita, Senin (5/3) siang.

Sesuai dengan pemaparan dari Kepala Dinas PUPR Kaltim, sejauh ini perkembangan pembangunan kawasan Maloy masih berjalan lancar.

"Ada beberapa kendala seperti pembangunan jalan yang masih 10% dari total rencana pembangunan sepanjang 17 Kilometer, dan ketersediaan air bersih yang sudah mencapai 98% , namun yang harus segera diselesaikan adalah masalah pembebasan lahan," kata Rita.

Saat ini masih ada 3 lahan yang belum dibebaskan. Rencananya tim pansus DPRD Kaltim akan turun langsung untuk membantu penyelesaiannya. Sementara terkait harganya, sejauh ini Pemprov Kaltim sudah menyepakati harga lahan dengan warga setempat.

"Dalam waktu dekat, kami akan berkunjung ke kawasan Maloy, dan melibatkan pemerintah kabupaten serta perangkat lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan lahan," tutup Rita.

Lebih lanjut, Rita sangat berharap permasalahan yang masih menghambat dalam pembangunan kawasan Maloy bisa terselesaikan. Hal ini dilakukan agar pembahasan raperda terkait hal tersebut bisa selesai tepat waktu.

Dokumentasi Foto: Istimewa

Penulis: Fajar

Editor: Maul