Keaktifan Posyandu Disinggung Dalam Puncak Harganas Ke-30 Di Kaltim

968kpfm, Samarinda - Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 mencatat bahwa prevalensi stunting di Benua Etam mencapai 23,9 persen. Angka tersebut masih jauh dari prevalensi stunting nasional tahun 2022, yakni 21,6 persen.

Berkaca dari data tersebut, Pemprov Kaltim harus bekerja lebih keras lagi untuk menekan prevalensi stunting. Hal itu diutarakan PKB Ahli Utama BKKBN RI, Dwi Listyawardani, saat menghadiri Puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-30 di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (22/8).

Dwi menerangkan, pihaknya telah melakukan monitoring kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltim. Hasilnya, ia mendapatkan informasi bahwa cakupan anak yang diukur berat badan dan tinggi badannya di Kaltim masih terlampau rendah.

"Masih 40 persen balita yang sudah diukur berat badan dan tinggi badannya. Padahal idealnya semua balita harus termonitor, sehingga kita tahu bahwa balita itu stunting atau permasalahan gizi lain. Sehingga kita bisa lakukan intervensi dengan tepat sasaran," ungkap Dwi, Selasa (22/8).

Masih mengacu pada data SSGI, kata Dwi, seharusnya prevalensi stunting di Benua Etam harus berada di bawah angka nasional mengingat Kaltim merupakan provinsi yang maju dan memiliki sumber daya yang banyak. Tetapi sumber daya saja tidak akan cukup jika masyarakatnya tidak mau bergerak.

"Indikator bergeraknya masyarakat itu bisa dilihat dari Posyandu, karena posyandu itu pelayanan kesehatan yang paling dasar," tekannya.

Merespon pernyataan Dwi, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Jaya Mualimin membenarkan bahwa balita yang baru ditimbang dan diukur perkembangannya di Kaltim baru sekitar 40 persen.

"Artinya dari 301 ribu balita yang ada di Kaltim, baru sekitar 110 ribu balita yang diukur dan ditimbang perkembangannya," sebut Jaya.

Untuk keaktifan Posyandu, ujar Jaya, dari 4.183 Posyandu yang ada di Benua Etam, baru sekitar 36,9 persen yang aktif. Oleh sebab itu, wajar saja jika pemerintah pusat menyinggung keaktifan Posyandu di Kaltim karena baru sedikit yang aktif.

"Idealnya minimal 90 persen posyandu harus aktif. Jadi sekitar 4.000 posyandu yang ada di Kaltim harus aktif," tandasnya.

Lebih lanjut, Jaya berharap agar seluruh pihak, baik pemerintah kabupaten/kota, serta pihak swasta bisa berperan untuk mengaktifkan kembali Posyandu di wilayah mereka, sehingga seluruh balita di Benua Etam bisa diukur dan ditimbang pertumbuhannya untuk mempermudah pemerintah dalam intervensi permasalahan gizi.

Penulis: Fajar
Editor: Maul