Kepala BKKBN RI Ingatkan OPD-KB di Kaltim Maksimalkan Serapan Anggaran

968kpfm, Samarinda - Serapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Kaltim masih jauh dari harapan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo saat bertandang ke Benua Etam --julukan Kaltim-- pada Rabu (20/10).

Bertempat di Kantor Perwakilan BKKBN Kaltim, Jalan MT Haryono, Samarinda, perihal memaksimalkan serapan anggaran ini dilontarkan Hasto Wardoyo di hadapan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD-KB) Samarinda dan Kutai Kartanegara.

Data yang didapat Hasto dari masing-masing OPD KB di Kaltim, serapan anggaran DAK dan BOKB masih di bawah 50 persen. Menurutnya, waktu yang tersisa dua bulan ini perlu dimanfaatkan dengan baik.

"Dulu anggaran ini kami berikan kepada kantor perwakilan. Sekarang sudah ke kabupaten dan kota dalam bentuk DAK dan BOKB. Harapannya, meski ada pandemi tetapi penyerapan anggarannya bagus. Meski masih di bawah 50 persen, tapi nanti akan dapat terkejar dalam kurun waktu dua bulan untuk mencapai 100 persen," ucap Hasto, Rabu (20/10).

Selain menyoroti serapan anggaran, dalam kunjungannya kali ini, Hasto juga menyempatkan diri untuk berbagi kisah bersama para penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) di daerah.

Ia mengakui, jumlah PLKB belum bisa meng-cover 514 kabupaten dan kota se-Indonesia.

Oleh sebab itu, pria yang sudah lama berkarir di Benua Etam ini pun menyatakan bahwa Presiden RI, Joko Widodo, telah menyetujui penambahan 4.000 PLKB melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kalau dikatakan ideal, penambahan ini memang masih belum cukup. Idealnya satu desa atau kelurahan itu diisi oleh satu penyuluh. Tetapi faktanya di lapangan, satu penyuluh harus menangani 6 desa," sebutnya.

Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Kaltim, Muhammad Edi Muin mengamini apa yang disampaikan Hasto. Ia membeberkan, rasio jumlah penyuluh di Kaltim satu berbanding 4.

Artinya, satu penyuluh di Kaltim harus menangani empat desa atau lebih. Selain itu, jarak antar desa yang berjauhan juga menjadi kendala para penyuluh di lapangan.

"Untuk sementara kami memanfaatkan kader yang telah dibentuk di masing-masing desa guna mengatasi kendala ini, sehingga penyuluh tidak bekerja sendiri. Kader inilah yang akan mengisi kekosongan untuk membantu para penyuluh," ucap Edi.

Ketika disinggung mengenai serapan anggaran, mantan Kepala BKKBN Gorontalo itu menegaskan bahwa pihaknya telah membentuk tim yang bertujuan membantu OPD KB kabupaten dan kota dalam memaksimalkan serapan anggaran.

"Kalau ada masalah, kami langsung asistensi ke bawah. Tentu kami akan coba untuk mengawalnya. Pada dasarnya untuk DAK fisik kemungkinan bisa selesai dengan maksimal. Tapi kalau BOKB akan kami usahakan selesai dalam kurun waktu dua bulan kedepan," pungkasnya.

Penulis: Fajar

Editor: Maul