KPFM Samarinda - Kabar pemindahan Balaikota Samarinda yang berada di Jalan Kesuma Bangsa menuai respons anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda.
Menurut Ketua DPRD Samarinda, Siswadi, isu pemindahan balaikota sudah dicanangkan sejak kepemimpinan Gubernur Kaltim, Awang Faroek.
"Waktu gubernur kaltim masih Pak Awang sudah menyarankan. Dia bilang terlalu kumuh, jadi harus pindah," kata Siswadi usai acara konsultasi publik mengenai pemindahan pusat pemerintahan Kota Samarinda, di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Jalan S Parman, Senin (4/11/2019).
"Saya lebih condong pindah ke kantor gubernur," tambahnya.
Siswadi juga menyarankan, Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang dapat berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim, Isran Noor terkait pemindahan ini. Terlebih, anggaran yang dimiliki Pemprov Kaltim cukup untuk membangun gedung kegubernuran yang baru.
"Ideal kami seperti itu. Kalau kantor gubernur yang pindah, kan wilayahnya seluruh Kaltim," cetus politisi PDI Perjuangan itu.
Ditemui di lokasi yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin menyebutkan, saran yang disampaikan Ketua DPRD Samarinda bakal menjadi pertimbangan pemkot. Dia menegaskan, lokasi pusat pemerintahan baru akan ditetapkan pada Desember mendatang.
"Itu, kan salah satu saran. Kita lihat saja nanti saran itu," ucap Sugeng, Senin (4/11).
Patut diketahui, Pemkot Samarinda telah menyiapkan empat lokasi yang akan dijadikan pusat pemerintahan baru, yaitu Simpang Pasir, Makroman, Tanah Merah dan Sungai Siring.
Hijrahnya balaikota ini diklaim tidak akan menyampingkan persoalan lain di Samarinda, terutama banjir. Sugeng berpendapat, pemindahan pusat pemerintahan mempertimbangkan aspek bahwa Kota Samarinda akan menjadi kota penyangga tatkala ibu kota negara (IKN) pindah ke Kaltim.
"Banjir juga akan kita benahi, tapi ini juga akan kita dorong," pungkasnya.
Dokumentasi: Kpfm Samarinda
Penulis: Maul
Editor : Agung
Benua Etam
Terima Silaturahmi Masyarakat Umum, Gubernur Kaltim Berikan Santunan Kepada 1.000 Penerima05 Nov 2019