Komisi IV DPRD Kaltim Upayakan Pendidikan Tetap Merata di Tengah Darurat Covid-19

KPFM SAMARINDA - Penyebaran virus corona yang semakin masif menyebabkan segala aktivitas publik dihentikan sementara.

Salah satu yang terdampak paling signifikan yakni dunia pendidikan. Imbas dari wabah virus yang bernama lain Covid-19 ini, aktivitas belajar mengajar terpaksa harus dilakukan di rumah.

Awalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan metode pembelajaran secara daring. Namun, seiring berjalannya waktu cara pembelajarannya berubah melalui saluran televisi nasional milik pemerintah.

Menyikapi keputusan pemerintah, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, Rusman Yaqub, sangat menyesalkan kebijakan tersebut. Menurutnya, tidak semua masyarakat Kaltim bisa menikmati tayangan tersebut.

"Jika dilihat secara frekuensi, televisi pemerintah ini tidak seperti zaman dahulu, dimana semua masyarakat bisa menikmatinya," sebut Rusman.

Selain permasalahan siaran, kata Rusman, masyarakat sekarang jarang menonton channel televisi milik pemerintah tersebut. Terlebih untuk masyarakat perkotaan yang banyak yang menggunakan layanan tv kabel.

"Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan siaran dari televisi nasional tersebut. Harus mencari cara lain," terangnya.

Sebagai solusi dari permasalahan ini, Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyampaikan, dirinya menyarankan agar pemerintah tetap menjalankan metode daring, sembari mengkombinasikannya dengan siaran pembelajaran di televisi.

Hanya saja, metode pembelajaran secara online ini banyak memiliki kekurangan, di antaranya yakni ketersediaan jaringan internet. Rusman mengungkapkan, tidak semua wilayah di Kaltim memiliki jaringan internet, bahkan ada beberapa wilayah yang masuk dalam blankspot.

"Otomatis mereka tidak bisa mengaksesnya karena keterbatasan jaringan. Jadi pemerintah harus mempersiapkan sarananya terlebih dahulu," tegasnya.

Selain itu, tidak semua masyarakat memiliki fasilitas pendukung untuk menjalankan metode pembelajaran secara daring, seperti laptop dan handphone.

"Sebenarnya banyak sekali permasalahan dari dua kebijakan tersebut. Sehingga pemerintah setidaknya bisa mengkombinasikannya, agar semua masyarakat bisa mendapat edukasi di tengah pandemi Covid-19," pungkasnya.

Penulis: Fajar

Editor: Maul