Kritisi Ketimpangan Sosial Di Kaltim, Hasanuddin Mas'ud: IPM Tinggi, Pembangunan Belum Merata

968kpfm, Samarinda - Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim yang mencapai 78,2 pada akhir 2023, menempatkannya sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Kalimantan dan ketiga di tingkat nasional.

Akan tetapi, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai bahwa capaian ini belum menggambarkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Benua Etam.

Menurut Hasanuddin, ada ketimpangan nyata antara wilayah di Kaltim, khususnya antara Kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki IPM terendah sebesar 69,59 dan Kota Samarinda yang mencapai angka tertinggi, yakni 82,32.

“Ini menunjukkan bahwa tingginya IPM provinsi belum menyentuh semua daerah secara merata,” ungkap Hasanuddin, Jumat (15/11).

Politisi Partai Golkar ini menggarisbawahi pentingnya strategi konkret dalam mendorong pemerataan pembangunan manusia agar kemajuan ini tidak hanya terpusat di kota-kota besar.

Selain itu, ia juga menyoroti ketimpangan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi dengan tingkat kemiskinan yang masih bertahan di angka 6,11 persen pada 2023. Dengan PDRB per kapita tertinggi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta, Hasanuddin menilai seharusnya angka kemiskinan di Kaltim sudah bisa ditekan lebih rendah.

Namun, data menunjukkan kemiskinan ekstrem di Kaltim masih mencapai 1,55 persen, yang merupakan angka tertinggi di Kalimantan.

“Kita perlu strategi yang lebih tepat dan terukur untuk mengatasi kemiskinan, bukan sekadar mengejar PDRB tinggi,” tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa sebagian besar program pembangunan saat ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Oleh sebab itu, ia mendorong evaluasi agar anggaran yang digelontorkan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kaltim.

"Sukses pembangunan harus dilihat tidak hanya dari segi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan," pungkasnya.

Penulis: Fajar
Editor: Maul