968kpfm, Samarinda - Gejolak penolakan kenaikan harga BBM subsidi di Kota Tepian terus memantik respons masyarakat.
Setelah demontrasi besar-besaran di Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (6/9) kemarin, kali ini organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kaltimtara melakukan hal serupa di Gedung DPRD Kaltim, Rabu (7/9).
Dalam aksinya terlihat massa aksi dari PMII Kaltimtara melakukan orasi politik, pembacaan puisi, hingga aksi teatrikal di depan Gedung Karang Paci. Lewat aksi teatrikal ini, para demonstran menggambarkan bagaimana kenaikan harga BBM subsidi sangat mencekik masyarakat kecil.
Ditemui di sela-sela aksi unjuk rasa Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Kaltimtara, Sainuddin menegaskan bahwa demonstrasi ini masih berkutat dengan penolakan kenaikan harga BBM subsidi. Bahkan pihaknya menuntut agar pemerintah menolak kedatangan Presiden Joko Widodo ke Benua Etam dalam memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas).
"Ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Kaltim atas kebijakan kenaikan harga BBM subsidi yang sangat mencekik rakyat," sebut Sainuddin, Rabu (7/9).
Pada kesempatan ini juga, Sainuddin menuntut kepada pemerintah untuk mengevaluasi kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau (BPH Migas) yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur distribusi BBM subsidi. Akibatnya penyaluran BBM subsidi menjadi tidak tepat sasaran.
"Contohnya di Kaltim. Banyak solar subsidi yang lari ke industri pertambangan. Makanya kami meminta adanya ruang evaluasi terhadap kinerja BPH Migas," tegasnya.
Oleh sebab itu, Sainuddin menginginkan agar pimpinan DPRD Kaltim bisa menemui massa aksi untuk membuat pernyataan sikap menolak kebijakan naiknya harga BBM subsidi, serta menolak kedatangan Presiden Joko Widodo ke Benua Etam.
Foto: Aksi Teatrikal organisasi mahasiswa PMII Kaltimtara di depan Gedung DPRD Kaltim yang menggambarkan harga BBM subsidi yang semakin mencekik rakyat. (KPFM/Fajar)
