968kpfm, Samarinda - Unjuk rasa menolak penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kembali dilakukan Aliansi Mahakam di depan Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (11/4).
Selain dua tuntutan tersebut, terdapat tuntutan lain yang diusung gabungan kelompok mahasiswa di Kota Tepian ini, yaitu terkait penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) serta pajak pertambahan nilai (PPN).
Di sela-sela aksi unjuk rasa, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM-KM) Universitas Mulawarman (Unmul), Ikzan Nopardi menerangkan, pihaknya melihat bahwa isu perpanjangan masa jabatan presiden seolah-olah sudah dilakukan secara terstruktur dan sistematis.
Semuanya terucap dari kalangan petinggi Partai Politik (Parpol) serta menteri-menteri pemerintahan. "Hal ini justru melanggar konstitusi dan justru mencederai undang-undang kita. Oleh sebab itu kami dengan tegas meminta presiden Jokowi untuk menyatakan sikap menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode," tegas Ikzan, Senin (11/4).
Terkait kenaikan BBM dan PPN, kata Ikzan, pihaknya memandang bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya bangkit dari krisis pandemi Covid-19, termasuk sektor ekonomi mereka.
Menurutnya, pemerintah mampu mengeluarkan kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi, bukan dengan memberatkan masyarakat dengan kenaikan harga bahan pokok bahkan minyak goreng.
"Oleh sebab itu kami mendatangi Gedung DPRD Kaltim untuk menemui anggota legislatif. Yang jelas kami masih percaya DPRD ini wakil rakyat. Makanya kami meminta kepada wakil rakyat bisa menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat," imbuh Ikzan.
"Jika tidak diindahkan maka kami siap melakukan aksi yang lebih besar lagi," sambungnya.
Aksi unjuk rasa sempat memanas usai massa aksi melakukan salat Asar di depan Gedung DPRD Kaltim. Aksi ini ditengarai akibat adanya saling dorong. Beruntung aparat kepolisian berhasil mengendalikan situasi sehingga massa aksi kembali menyampaikan orasinya.
Tak lama berselang Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ary Fadli, bersama Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK, mencoba meredam aksi massa dengan duduk bersama untuk berdiskusi mengenai tuntutan mahasiswa. Hasilnya mantan Bupati Berau itu mau menandatangani kesepakatan yang ditujukan massa aksi.
Dalam kesempatan itu, Politisi Partai Golkar tersebut dengan tegas mendukung apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Bahkan dirinya bersama anggota legislatif lain berjanji untuk menyampaikan aspirasi ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam waktu dekat.
"Kita harus kembali berpedoman kepada ketentuan demokrasi di negara ini. Saya dulu juga seorang pemimpin. Bahkan dulu saya juga ditawari untuk memimpin tiga periode. Tapi dengan tegas saya menolak. Jadi apa yang menjadi tuntutan mahasiswa tentu akan kami dukung," tutur Makmur.
Setelah proses penandatanganan kesepakatan selesai, massa aksi pun tampak bersorak-sorai lantaran target mereka telah tercapai. Humas Aliansi Mahakam, Muhammad Hasbi berujar, pihaknya akan mengawal proses penyampaian hasil tuntutan yang sudah ditandatangani.
"Jika tidak ada perkembangan, maka kami akan melakukan aksi lanjutan lagi. Kami beri waktu satu Minggu untuk memantau perkembangannya," tandasnya.
Foto: Unjuk rasa Aliansi Mahakam dalam menolak wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode di DPRD Kaltim. (KPFM/Fajar)
