968kpfm, Samarinda - Potret kehidupan tenaga pendidik non pegawai negeri sipil (PNS) atau guru honorer di berbagai wilayah di Indonesia, utamanya Samarinda masih jauh dari kata sejahtera.
Khusus di Samarinda, upah dari guru honorer berkisar antara Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta. Ditambah insentif perbulannya mencapai Rp 700 ribu. Jumlah ini masih jauh dari upah minimum provinsi (UMP) Kaltim 2020 yang menyentuh angka Rp 2,9 juta.
Ujian semakin bertambah kala pandemi Covid-19 yang menerpa Kota Tepian sejak Maret lalu, belum menunjukan tanda akan berakhir. Namun, angin segar mulai berhembus kepada tenaga pendidik non PNS lantaran pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) kepada 2 juta guru honorer di seluruh Indonesia.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Asli Nuryadin menerangkan, BSU dari pemerintah sedikit meringankan beban para tenaga pendidik yang saat ini kesulitan akibat wabah Covid-19. Akan tetapi, pihaknya belum mengetahui pasti berapa jumlah formasi guru honorer yang menerima BSU di Samarinda.
"BSU sebesar Rp 1,8 juta ini kan nantinya akan dibagi ke seluruh Indonesia. Nantinya kan ini masuk ke ranah BKPPD (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah). Kalau kami siap untuk membantu penyediaan datanya," ucap Asli.
Asli menjelaskan, jika mau buka-bukaan, tenaga pendidik non PNS di Samarinda ini jumlahnya 50 persen dari total guru yang terdata. Tingginya jumlah guru honorer di Kota Tepian tidak lepas dari rasio pensiun yang tidak seimbang, dengan yang diangkat menjadi PNS.
"Total guru yang ada di data kami kan lebih dari 8.000 orang. Sementara untuk yang non PNS ada lebih dari 4.000 orang. Kalau diminta oleh pusat menyediakan data riil, kami siap membantu. Semoga BSU nanti tidak seperti program P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) gelombang pertama," terangnya.
Asli menyebutkan, program P3K yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) setidaknya telah meloloskan 82 tenaga pendidik asal Samarinda dan telah menerima Surat Keputusan (SK) sejak 2 tahun lalu. Nyatanya, program tersebut sampai sekarang belum juga direalisasikan.
"Makanya untuk program BSU ini harus jelas siapa yang membiayai nanti. Kalau dari kementerian ya Alhamdulillah. Tapi kalau diserahkan ke kabupaten/kota nanti bisa lain ceritanya," pungkasnya.
Foto: Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Asli Nuryadin. Dokumentasi: KPFM Samarinda.
