968kpfm, Samarinda - Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi terus ditentang oleh berbagai lapisan masyarakat, utamanya kalangan mahasiswa.
Sebagai lambang penolakan, Aliansi Masyarakat Kaltim Membara yang terdiri dari gabungan mahasiswa di Kota Tepian menggeruduk Kantor DPRD Kaltim pada Selasa (13/9).
Dengan membawa massa yang lebih besar dari aksi sebelumnya, para demonstran masih membawa narasi besar mengenai penolakan kenaikan harga BBM subsidi. Humas aksi, Ferhat menegaskan, aksi saat ini dilakukan untuk memboikot gedung DPRD Kaltim yang katanya gedung wakil rakyat.
"Kami mau mendengar, melihat dan ingin tahu di tengah-tengah situasi seluruh masyarakat menolak kenaikan harga BBM, tetapi wakil rakyat ini justru tidak menyatakan sikap apapun. Katanya wakil rakyat, tapi kalau semua rakyat menolak kebijakan naiknya harga BBM sementara mereka (wakil rakyat) bilang setuju, berarti itu bukan wakil rakyat, malah wakil pemerintah," ucap Ferhat, Selasa (13/9).
Ferhat menjelaskan, kenaikan harga BBM subsidi dianggap kurang bijaksana di saat masyarakat masih merangkak dan mencoba memulihkan ekonominya imbas pandemi Covid-19. Pasalnya kenaikan ini mampu berdampak pada inflasi massal, terutama di sektor bahan pokok.
"Ketimbang subsidi BBM yang dicabut dengan alasan subsidi itu bisa membangun jalan tol, lebih baik gunakan anggaran kementerian yang mubazir dan dikorupsi. Karena seharusnya uang itu yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, bukan pencabutan subsidi BBM," ungkapnya.
Berdasarkan pantauan KPFM di lokasi unjuk rasa, demonstrasi Aliansi Masyarakat Kaltim Membara Jilid kedua ini masih berlangsung kondusif.
Foto: Aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Kaltim Membara Jilid kedua di DPRD Kaltim. (KPFM/Fajar)
