Lokasi Strategis, Kaltim Dinilai Pantas Jadi Ibu Kota Negara

KPFM SAMARINDA - Provinsi Kaltim benar-benar diunggulkan menjadi salah satu calon terkuat untuk menjadi lokasi ibu kota negara yang baru. Namun lokasi yang diusulkan oleh Pemprov Kaltim yaitu kawasan Bukit Soeharto ditolak oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya telah berkomitmen untuk tidak merusak lingkungan ataupun hutan lindung dalam merealisasikan pemindahan ibu kota.

Merespon hal tersebut, Gubernur Provinsi Kaltim, Isran Noor, justru membantah bahwa seluruh kawasan Bukit Soeharto masuk dalam area hutan lindung. Hal tersebut diutarakannya saat menjadi narasumber dalam program televisi nasional Indonesia Lawyers Club (ILC), pada Selasa (20/8/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Isran menegaskan kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Bappenas bahwa sebagian Kawasan Bukit Soeharto bukan hutan lindung, tetapi hutan produksi bekas hak pengusahaan hutan (HPH) milik PT Inhutani dan Kayu Mahakam.

"Kalau di selatan ada hutan lindung, namanya Sungai Wain, Bukit Bangkirai, yang ada banyak orang utan itu," jelas Isran, Selasa (20/8) malam.

Mantan Bupati Kutai Timur (Kutim) ini mengatakan, diluar dari kawasan Bukit Bangkirai itu tidak masuk hutan lindung, tetapi hutan produksi. Saat ini, kawasan tersebut banyak dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat dalam bentuk kebun kelapa sawit.

"Tapi itu semua tidak legal, bahkan ada areal pertambangan juga di sekitar areal tersebut," ungkap Isran.

Jika dilihat dari letak geografisnya, kawasan Bukit Soeharto bisa dikatakan sangat strategis untuk lokasi ibu kota negara, dimana ada sebuah sumber air yang cukup besar di area tersebut.

"Nantinya, akan dibangun waduk disana untuk menyuplai sumber daya air, khusus bagi wilayah Balikpapan dan Samarinda," lanjut Isran.

Tidak hanya itu, keunggulan dari Provinsi Kaltim sendiri sangat banyak jika benar-benar dipilih menjadi ibu kota negara. Isran menuturkan, letak Provinsi Kaltim yang berada ditengah menjadikan posisi tersebut menjadi sangat strategis.

Selanjutnya, karena peran Provinsi Kaltim terhadap negara sudah cukup besar, maka sudah semestinya pemerintah pusat bisa memindahkan ibu kota negara ke Provinsi Kaltim.

Patut diketahui bahwa setiap tahunnya, Produk Domestic Regional Brutto (PDRB) Kaltim menyumbang Produk Domestic Brutto (PDB) nasional lebih banyak dibanding provinsi lainnya, utamanya dari sektor sumber daya alam (SDA).

Tetapi, hal ini berbanding terbalik dengan angka pertumbuhan ekonomi di Kaltim. Isran menyebutkan, tahun ini angka pertumbuhan ekonomi di Kaltim sangat rendah diantara provinsi lain yang ada di Kalimantan.

"Tahun ini terendah di seluruh Kalimantan yaitu 2,8 persen, tapi kontribusinya kepada negara besar," sahut Isran.

Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Kaltim. Bahkan, Isran menyampaikan, ini merupakan sebuah wujud dari sebuah kesetiaan dari Kaltim kepada bangsa dan negara.

Pemprov Kaltim juga menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk memutuskan lokasi baru yang akan dijadikan ibu kota negara. Walaupun Kaltim nantinya tidak terpilih, Isran tetap mendukung keputusan politik dari presiden.

"Ini semua demi kepentingan bangsa dan negara," tutup Isran.

Dokumentasi : Istimewa

Penulis : Fajar

Editor : Agung