Minimalisir Kebocoran, Pemprov Kaltim Perluas Transaksi Retribusi Secara Non Tunai

968kpfm, Balikpapan - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni memimpin Rapat Persiapan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ballroom Grand Jatra Hotel Balikpapan, Kamis 6 April 2023.

Mengawali sambutannya,bSri Wahyuni menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim.

"Apa yang kita lalukan hari ini, pertemuan saat ini adalah komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim bahwa kita akan terus melakukan perluasan untuk transaksi nontunai," kata Sri.

Oleh sebab itu, Sri meminta perangkat daerah yang mengampu obyek retribusi daerah agar memetakan obyek retribusi daerah mana saja yang dilakukan transaksi secara nontunai yang sudah berjalan, termasuk yang akan dirintis transaksi nontunainya.

"Sehingga di tahun ini kita menegaskan tim akan melakukan perluasan transaksi nontunai, meski tetap menyediakan layanan transaksi tunai," ungkapnya.

Langkah pentingnya, menurut Sekda, bagaimana seluruh perangkat daerah pengampu retribusi mampu menyiapkan aplikasi nontunai dalam bentuk apa saja. Dia pun meminta literasi digital untuk pembayaran nontunai harus lebih intensif ke masyarakat agar lebih mudah implementasinya.

"Karena masih berproses, tentu tidak ujug-ujug ada Qris. Tapi kita tidak memberikan edukasi atau pemahaman seperti apa pembayaran nontunai ini," tegasnya.

Terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara lebih luas, Sri menyebutkan bahwa semua transaksi nontunai atau pembayaran yang tidak diterima langsung sudah masuk ETPD, termasuk pembayaran langsung melalui bank atau transaksi yang tidak diterima langsung pengampu retribusi daerah.

"Pembayaran nontunai ini kan arahnya untuk menghindari kebocoran, membangun kepercayaan dan memudahkan orang bertransaksi," jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim ini berharap penerapan ETPD akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Penulis: Fajar
Editor: Maul