PAD Samarinda 2023 Capai Rp 4,048 Triliun, Meningkat 9 Persen

968kpfm, Samarinda - Realisasi pendapatan daerah Samarinda untuk tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 9 persen di angka Rp 4,048 triliun, jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal itu terungkap dalam kegiatan yang digagas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda di Ruang Rapat Lantai 6 Bank Kaltimtara, Selasa (30/1).

Dalam rapat tersebut, Pemkot Samarinda membahas beberapa hal, diantaranya terkait evaluasi pencapaian target realisasi pendapatan asli daerah (PAD) triwulan IV tahun anggaran 2023, serta High Level Meeting evaluasi elektronifikasi transisi pemerintah daerah (ETPD).

Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi menegaskan bahwa dalam evaluasi ini, pihaknya bersyukur bahwa realisasi anggaran Samarinda untuk tahun 2023 bisa menyentuh angka Rp 4,083 triliun. Angka tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp 856 miliar, serta pendapatan transfer senilai Rp 3,1 triliun.

"Kita harus bersyukur. Ini juga selaras dengan pertumbuhan perekonomian Samarinda yang terus tumbuh, bahkan melampaui Kaltim dan inflasi pun terkendali. Jadi ini semakin membuktikan bahwa geliat Samarinda sebagai kota bisnis dan perdagangan semakin menguat," ucap Rusmadi, Selasa (30/1).

Disinggung mengenai beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang kinerja retribusi daerahnya belum mencapai target, Rusmadi mengharapkan mereka (OPD) untuk melakukan evaluasi.

"Banyak faktor penyebab. Tapi nanti kami akan komunikasikan dengan OPD terkait penyebabnya. Tapi secara umum hampir semua OPD bisa melampaui target," bebernya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda, Hermanus Barus menambahkan bahwa peningkatan PAD harus dibarengi dengan pelayanan publik yang bagus. Sehingga bagi OPD yang belum mencapai target dapat memperbaiki pelayanannya sebaik mungkin.

"Kuncinya itu peningkatan pelayanan. Jadi kami minta OPD yang belum mencapai target bisa memperbaiki pelayanannya. Karena jika masyarakat terlayani dengan baik, maka mereka akan membayar dengan senang. Tapi rata-rata sudah bagus karena hampir semua OPD mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya," imbuh Barus.

Lebih lanjut, Barus menekankan bahwa ada dua pekerjaan rumah yang harus menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya untuk menggenjot PAD. Pertama perihal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurutnya, sebagai wilayah perkotaan seharusnya PBB harus berada di peringkat pertama kontribusi pajak daerah.

Tetapi melihat data saat ini, kata Barus, PBB justru menempati peringkat empat di bawah Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Restoran.

"Evaluasi yang kedua adalah mengenai pajak restoran. Jadi masih banyak restoran yang belum menjadi wajib pajak kita. Ini yang kami harapkan bisa terselesaikan di tahun ini, sehingga kita bisa mencapai target PAD yang dicanangkan," tegasnya.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan penandatanganan perjanjian kinerja terhadap target pendapatan daerah Samarinda tahun anggaran 2024, serta pemberian penghargaan dan hadiah gebyar pajak daerah tahun anggaran 2023.

Penulis: Fajar
Editor: Maul