Pansus LKPj Walikota Soroti Kinerja Pemkot Samarinda

Pendengar KP (Samarinda) - Pansus Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Walikota menyoroti kinerja Pemkot Samarinda sepanjang tahun 2018. Sejumlah cara menuntaskan masalah di tengah masyarakat, dinilai belum maksimal.

Hal ini terungkap saat Pansus LKPj Walikota menggelar rapat bersama 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Kamis (4/4).

Rapat ini merupakan respons anggota dewan terhadap LKPj Walikota yang disampaikan dalam rapat paripurna, beberapa waktu lalu.

Keempat OPD tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda.

Ditemui sejumlah awak media usai rapat, Ketua Pansus LKPj Walikota, Abdul Kadir mengaku belum bisa menyimpulkan secara keseluruhan hasil laporan LKPj Walikota, lantaran dari 21 OPD, baru 4 yang dipanggil.

"Apa-apa yang disampaikan oleh saudara walikota di dalam keterangan pertanggung jawabannya itu sinkron, nggak dengan kondisi real di OPD masing-masing," kata Kadir, Kamis (4/4).

Meski begitu, berbagai persoalan seperti penanggulangan banjir, merosotnya setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pelayanan masyarakat yang belum memuaskan, tak luput dari perhatian tim pansus.

"Selain kita menggali kinerja progres program dan keuangan, kita nanti juga akan mengecek ke lapangan," ujarnya.

Menurut Kadir, anggaran yang dikeluarkan Pemkot Samarinda harus sejalan dengan penyelesaian masalah di tengah masyarakat.

"Anggaran itu dibuat untuk pemerintah menyelesaikan persoalan masyarakat Samarinda," ucap Kadir.

Guna mengetahui apakah anggaran tahun 2018 Pemkot Samarinda telah mencerminkan visi dan misi wali kota atau tidak, Pansus LKPj Walikota akan kembali menggelar rapat bersama OPD-OPD terkait pada Jumat (5/4) siang.

"Kita akan melihat anggaran 2018, memenuhi visi walikota, enggak?" tandasnya.

Dokumentasi: KPFM Samarinda/Maulani

Penulis: Maul

Editor: *