Pembahasan Dipercepat, APBD Kaltim 2020 Alami Penurunan

KPFM SAMARINDA - DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-32 dengan agenda penyampaian nota penjelasan keuangan, dan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Kaltim tahun 2020, pada Rabu (28/8/2019) di Gedung Utama DPRD Kaltim.

Penyampaian nota penjelasan keuangan dan Raperda APBD Kaltim tahun 2020 ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi dihadapan para anggota legislator Karang Paci.

Ditemui KPFM usai rapat paripurna, Hadi menyebutkan, APBD Kaltim tahun 2020 memang sedikit mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pembahasan APBD Kaltim tahun 2020 dipercepat sehingga pemerintah tidak memasukan unsur dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus atau (DAK) dalam batang tubuh anggaran.

"DBH dan DAK yang dimasukkan ini berdasarkan hasil kajian teknis rutin," ucap Hadi, Rabu (28/8) malam.

Sebelumnya, Pemprov dan DPRD Kaltim telah menyepakati bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau (PPAS) untuk APBD Kaltim tahun anggaran 2020 sebesar Rp 11,78 triliun. Nilai ini dianggap turun dari APBD Perubahan tahun 2019 yang telah disepakati sebesar Rp 13 triliun.

Meskipun terjadi penurunan, Hadi tetap optimis APBD Kaltim tahun 2020 bisa bertambah, apalagi Provinsi Kaltim sudah dipastikan menjadi ibu kota negara baru. Mantan legislator Senayan ini menambahkan, penambahan APBD Kaltim tahun 2020 nanti akan terlihat saat pembahasan mengenai anggaran perubahan.

"Bisa saja bertambah karena kita calon ibu kota, kemungkinan DAK akan bertambah," ujarnya.

Hadi menjelaskan, setelah masuk triwulan nanti barulah terlihat penambahan anggaran dari DAK dan DBH, termasuk participation interest (PI) 10 persen yang akan masuk ke batang tubuh anggaran.

"Nantinya dana PI 10 persen tersebut akan masuk ke dalam pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim, bukan melalui DBH," tutup Hadi.

Dokumentasi : Kpfm Samarinda.

Penulis : Fajar

Editor : Agung