Pemindahan IKN ke Kaltim Diyakini Bawa Angin Segar Bagi Pelaku Usaha

968kpfm, Samarinda - Menurut Gubernur Kaltim Isran Noor, pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di provinsi ini bakal memacu pertumbuhan ekonomi. Sebab, akan ada banyak investasi masuk dan transaksi ekonomi yang berkelanjutan.

Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergerak di sektor regional, tetapi juga berdampak pada ekonomi level nasional.

"Secara regional bisa meningkatkan pertumbuhan hampir 47 persen, bicara Kalimantan itu mencapai lebih kurang pertumbuhannya 24 persen, dan secara nasional itu bisa mencapai 9 sampai 11 persen," kata Isran saat membuka kegiatan Launching Virtual Banking dan QRIS Expo 2021, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Jalan Gajah Mada.

Isran juga menilai, pemindahan IKN membawa angin segar bagi pelaku usaha. Informasi yang dia terima dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monorfa, pembangunan IKN bakal melibatkan 150 ribu orang. Sektor UMKM seperti bidang makanan misalnya. Dapat meningkat seiring pemindahan ibu kota negara.

"Anggaplah harga kateringnya satu hari itu Rp 50.000 untuk makan pagi, siang, dan malam. Dalam satu hari sudah bisa dapat kurang lebih Rp 7,5 miliar kalau 150 ribu orang. Itu baru makanan, belum lagi bidang jasa yang lain," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Kaltim Isran Noor mendampingi Menteri PPN Suharso Monoarfa dan juru bicara presiden Fadjroel Rachman meninjau lokasi pembangunan Istana Negara di Penajam Paser Utara, Senin (12/4) lalu.

Dalam tinjauan tersebut pemerintah menyebut mengizinkan swasta turut serta dalam proses pembangunan ibu kota negara. Hal itu pun ditegaskan oleh Suharso. "Kita memberikan kesempatan kepada swasta untuk bergerak," kata Suharso seperti dikutip dari Selasar.co.

Diketahui pula, pemindahan IKN baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara direncanakan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 466 triliun. Pembiayaan dalam pembangunan IKN yakni lewat APBN 19,2 persen, Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 54,4 persen dan pihak swasta 26,4 persen. Pengerjaan ditarget rampung pada 2029.

Penulis: Maul