Pemprov dan DPRD Sepakati Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2023 Senilai Rp 25,3 Triliun

968kpfm, Samarinda - Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim menandatangani kesepakatan bersama atas rancangan perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023, serta rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna ke-24 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jumat (11/8).

Penandatangan kesepakatan ini dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud bersama dengan Wakil Ketua DPRD, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, serta disaksikan oleh 28 legislator Karang Paci.

Ditemui usai rapat, Hadi Mulyadi menyampaikan bahwa Pemprov dan DPRD sepakat bahwa rancangan perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 bertambah menjadi Rp 25,3 triliun dari APBD sebelumnya yang senilai Rp 17,2 triliun.

"Memang ada anggaran yang masuk di akhir-akhir, jadi kemungkinan sisa lepih perhitungan anggaran (Silpa) cukup besar. Tapi tidak masalah karena ini cita-cita kita bahwa anggaran di atas 20 triliun bisa tercapai.

Dengan besarnya Silpa yang ada, Hadi berharap DPRD Kaltim dan Penjabat (Pj) Gubernur yang akan menjabat nantinya bisa menggunakan anggaran tersebut seefisien dan seefektif mungkin untuk kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji menerangkan bahwa penandatanganan kesepakatan ini sudah sesuai jadwal dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) di mana aturan tersebut berbunyi bahwa Minggu kedua di bulan Agustus Pemprov dan DPRD harus sudah membuat kesepakatan rancangan perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023.

"Dari rapat-rapat Badan Anggaran (Banggar) yang kita laksanakan, Banggar menyatakan setuju dengan belanja dan pendapatan dari provinsi Kaltim, sehingga kita melakukan kesepakatan. Kalau di perubahan nilainya dikurangi dengan yang murni sekitar Rp 7 triliun. Kalau untuk APBD 2024 sekitar Rp 20,6 triliun dari penerimaan dan belanja yang disesuaikan. Jadi kita sudah mencapai rekor lah yang belum pernah tercapai sebelumnya," jelas Seno.

Setelah ini, kata Politisi Gerindra itu, DPRD dan Pemprov Kaltim akan membahas tentang nota keuangan yang ujungnya nanti pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Perubahan Tahun 2023.

Penulis: Fajar
Editor: Maul