Pemprov Kaltim Pastikan BTT Covid-19 dan Bansos Tetap Ada Setelah PPKM Dicabut

968kpfm, Samarinda - Pemprov Kaltim tetap menganggarkan dana bantuan tidak terduga (BTT) untuk belanja covid-19 dan bantuan sosial (bansos) di tahun 2o23.

Dua program itu dilanjutkan meski pemerintah pusat telah mencabut status PPKM di seluruh negeri.

Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak menerangkan, kebijakan ini merupakan instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, pengeluarannya bersifat situasional.

Andi juga menyebutkan, BTT bisa dipakai untuk kebutuhan lain, jika pandemi semakin terkendali. Sementara bansos, kata dia, sesuai janji Presiden Joko Widodo alias Jokowi, akan terus disediakan.

"Untuk di daerah, kami akan melihat perkembangan dan situasinya. Mungkin keputusannya nanti di Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim," kata Andi, kepada wartawan di Samarinda, belum lama ini.

Dana yang mengucur untuk BTT 2023 diproyeksikan sebesar Rp 200 miliar. Andi menegaskan, anggaran itu tidak terpaku pada belanja covid-19 saja. Tetapi diperuntukkan untuk semua hal.

"Dana itu bisa saja meningkat. BTT itu tidak mengeposkan anggaran. Jadi mana yang situasinya mendesak, pasti ke situ dulu. Dana standby. Termasuk untuk Covid-19," sebutnya.

Kondisi covid-19 di Kaltim memang tidak separah 3 tahun terakhir. Berkurangnya kasus positif Covid-19 juga menjadi tanda bahwa sebentar lagi pandemi akan berangsur-angsur menjadi endemi. Terlebih angka kematian yang tergolong rendah, relatif tak ada.

Penulis: Maul