Penjelasan Kepala Bappeda Kaltim, Soal Isu Kerusakan Lingkungan di Bukit Soeharto

Pendengar KP (Kutai Kartanegara) - Wacana pemindahan ibu kota negara ke kawasan taman hutan raya (Tahura) Bukit Soeharto, menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Kaltim.

Masyarakat yang pro dengan pemindahan ini, memberikan argumentasi bahwa hal tersebut bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Kaltim. Sementara masyarakat yang kontra beranggapan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Tahura Bukit Soeharto bisa merusak keanekaragaman hayati yang ada di sana.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Zairin Zain memberikan pemahaman, terkait wacana pemindahan ibu kota negara ke Tahura Bukit Soeharto.

Zairin menjelaskan, pihaknya sudah menunjukkan peta Tahura Bukit Soeharto kepada Presiden Joko Widodo, baik dari sisi kontur dan kedekatan dengan area pantai. Bahkan dari area pantai hanya berjarak sekitar 15 Kilometer.

"Hal tersebut menjadi pertimbangan yang kuat oleh tim, untuk bisa memasukkan Bukit Soeharto menjadi calon kuat ibu kota negara yang baru," ucap Zairin, saat ditemui di sela-sela kegiatan mendampigi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang meninjau Tahura Bukit Soeharto, Selasa (7/5).

Untuk ketersediaan lahan, Zairin menjelaskan, lahan diluar bukit Soeharto ini sudah cukup, karena nanti pilihannya ada dua tempat yaitu dibelakang Bukit Soeharto sebelah barat dan timur.

"Jadi nanti Bukit Soeharto berada di tengah-tengah," sahut mantan penjabat sementara (Pjs) Walikota Samarinda ini.

Luasan lahan yang disiapkan Pemprov Kaltim di Bukit Soeharto sebesar 18.000 hektar, sementara yang di arah laut kurang lebih 63.000 hektar, dan yang disebelah baratnya 68.000 hektar.

"Kesiapan itu, menurut Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) bisa dikembangkan dan diperluas lagi nantinya, jika rencana ini sudah positif," sambung Zairin.

Pemprov Kaltim juga memberikan jaminan bahwa pemindahan ibu kota negara ini nantinya tidak akan menyentuh Tahura bukit Soeharto, meskipun sudah banyak hutan yang gundul di Bukit Soeharto akibat adanya kebun sawit dan tambang batubara illegal.

"Tidak, ini tentunya kita hindari, tetap tidak boleh walaupun sudah gundul seperti ini, kan akibat sawit ilegal. Seandainya jadi ibu kota negara kan lebih aman dan tidak membebaskan lahan lagi," papar Zairin.

Selepas mengunjungi Tahura Bukit Soeharto di Kaltim, Jokowi rencananya kembali berkeliling untuk memantau Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga berpotensi menjadi calon ibu kota negara baru.

"Tentunya dengan lengkapnya fasilitas penunjang disini, pak presiden tentu saja sudah bisa melihat posisi kita dimana," tutup Zairin.

Dokumentasi: Istimewa

Penulis: Fajar

Editor: Maul