Percepat Realisasi Anggaran, DPKD Kaltim Minta Pendampingan BPKAD

968kpfm, Samarinda - Realisasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim pada APBD 2023 masih jauh dari kata memuaskan. Plh Kepala DPK Kaltim, Taufik menuturkan, kinerja keuangan perpustakaan di Kaltim masih cukup rendah, yakni hanya 59 persen sampai 31 September 2023.

"Padahal target awak kami sudah harus 80 persen," sebut Taufik.

Untuk menggenjot realisasi keuangan perpustakaan, DPKD Kaltim melakukan konsultasi asistensi bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim. Hal tersebut dilakukan untuk membedah persoalan dan mencari letak permasalahannya.

"Jadi harus ada lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pendampingan terkait kinerja keuangan,” seri Taufik.

Taufik menjelaskan, setelah dilakukan pembahasan, ternyata ditemukan adanya beberapa poin yang dinilai berpotensi menghambat capaian target kinerja keuangan perpustakaan. Salah satunya berkaitan dengan legalitas pengajuan surat permintaan pembayaran ganti uang atau SPPGU.

“SPPGU itu kan satu pintu harus ditandatangani oleh kepala dinas. Tadi baru terlihat ketika kepala dinas berhalangan entah karena kondisi kesehatan atau karena tugas lain akhirnya terhambat karena tidak bisa diproses,” terangnya.

Oleh karena itu, Taufik telah mengerahkan tim pengelola keuangan DPKD Kaltim dan berkomitmen melakukan langkah-langkah strategis untuk mendongkrak realisasi keuangan melalui sejumlah regulasi dan arahan yang telah diberikan oleh BPKAD.

"Harapannya dukungan dan fasilitasi dari BPKAD ini dapat membantu DPKD Kaltim dalam hal administrasi, pelaporan, dan pengawasan keuangan perpustakaan," tutup Taufik.

Penulis: Fajar
Editor: Maul