Petakan Potensi Daerah untuk Penuhi Kebutuhan Pembangunan IKN

968kpfm, Samarinda - Sebanyak 200 ribu tenaga kerja akan terlibat dalam proses pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) hingga 2025 mendatang. Angka tersebut sudah hampir setara dengan jumlah penduduk dalam satu kabupaten. Otomatis permintaan akan kebutuhan pangan bagi pekerja di IKN akan sangat tinggi.

Untuk itu, masyarakat lokal harus bisa membaca peluang bisnis tersebut. Menurut Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, saat ini sudah ada 16 ribu tenaga kerja konstruksi yang ada di IKN. Tahun depan akan kembali datang 17 ribu tenaga kerja untuk mempercepat pembangunan IKN.

"Melihat itu seharusnya masyarakat lokal bisa membaca potensi bisnis apa yang bisa digarap. Mereka tidak harus terlibat dalam proses pembangunan. Bisa saja membuka peluang usaha untuk memenuhi kebutuhan pekerja disana, misal di sektor pangan," ucap Alimuddin.

Sekadar informasi, pembangunan IKN sendiri akan memakan waktu cukup lama hingga 2025 mendatang. Menanti waktu yang cukup panjang itu, kata Alimuddin, pemerintah daerah seharusnya mulai memetakan potensi bisnis apa yang bisa dikembangan di daerah mereka untuk menyokong pembangunan IKN.

Alimuddin menuturkan, khusus daerah yang bersentuhan langsung dengan IKN seperti di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), pihaknya telah berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat lokal dengan melakukan penyediaan tanaman hidroponik dan peternakan.

"Tapi itu untuk sementara. Saat ini saja kita masih ambil beras dari luar. Makanya harus ada revitalisasi di sektor pertanian nantinya. Meski Kaltim memiliki lahan pertanian yang luas, tapi itu tidak didukung dengan sarana irigasi yang baik," ungkapnya.

Lebih lanjut, Alimuddin berharap permasalahan tersebut dapat menjadi perhatian dari Pemprov Kaltim agar dapat melakukan pemetaan potensi peluang usaha di berbagai daerahnya. Di sisi lain, OIKN terus menyokong pemberdayaan masyarakat lokal sesuai potensi yang dimiliki dengan melakukan berbagai pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Sehingga nantinya tidak ada disparitas yang terjadi antara penghuni IKN dengan masyarakat lokal yang dapat menimbulkan konflik sosial," tandasnya.

Penulis: Fajar
Editor: Maul