Pokja 30 Kritik Pemborosan Biaya Perjalanan Dinas OPD Kaltim

968kpfm, Samarinda - Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Pokja 30 menyoroti anggaran perjalanan dinas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim sepanjang tahun 2022.

Dalam rilis yang diterima KPFM, total dana yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas mencapai Rp 402.779.522.570 atau 87,75 persen dari Belanja Koordinasi sebesar Rp 459.029.319.570.

Pokja 30 menyebut, terdapat lima OPD yang menggunakan anggaran perjalanan terbesar. Di antaranya; Dinas Kehutanan Rp 74,937 miliar atau 18,60 persen dari total belanja perjalanan dengan 4 item belanja.

Kemudian, Sekretariat DPRD Rp45,253 miliar (11,24 persen) dengan 1 item belanja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 43.633.838.000 (10,83 persen) dengan 2 item belanja.

Lalu ada Dinas PUPR Rp 19.369.140.000 (4,81 persen) dengan 6  item belanja, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Rp15.757.113.000 (3,91 persen) dengan 4 item belanja.

Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo mengatakan, biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas tersebut merupakan pemborosan anggaran.

"Kalau tentang anggaran perjalan dinas dan rapat itu kita nilai pemborosan anggaran. Satu OPD bisa mengeluarkan enam item perjalanan dinas, begitu juga dengan rapat dijadikan lima item," kata Buyung, dalam diskusi akhir tahun yang digelar di Samarinda, Jumat (30/12).

Diketahui, Catatan Akhir Tahun 2022 Pokja 30 itu disusun oleh tim penyusun terdiri dari Muhammad Sulaiman, Krisantus Lung Ngo, Mika Suhendra, dan Predest Christian Nainggolan.

Menurut Buyung, guna menutupi penggunaan anggaran yang begitu besar dan tak proporsional pada dua kegiatan itu, setiap OPD melakukan pemecahan kegiatan. Termasuk di dalamnya kegiatan rapat dan perjalanan dinas.

Buyung menyebutkan, pemecahan kegiatan itu adalah akal-akalan yang dilakukan pihak birokrat.

"Anggarannya sangat besar, maka dengan sengaja dipecah oleh setiap OPD untuk anggaran perjalanan dinas dan rapat mereka menjadi lima sampai enam item kegiatan. Semacam akal-akalan. Hampir di setiap OPD pemprov begitu," terangnya.

Selain itu, Pojka 30 juga memberi perhatian pada APBD Kaltim tahun 2023 yang diwacanakan sebesar Rp 17,2 triliun. Buyung mendorong pemerintah melibatkan elemen masyarakat dalam penyusunan anggaran yang disebut sebagai anggaran terbesar dalam sejarah Benua Etam itu.

Buyung memandang, mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan anggaran membuat kebutuhan publik bisa terakomodir dengan baik. Daripada pemborosan anggaran dalam kegiatan perjalanan dinas maupun rapat kerja OPD.

"Pembuatan anggaran harusnya memuat partisipasi publik. Saat ini pembuatan anggaran hanya terfokus kepada pihak eksekutif dan legislatif saja, sedangkan apa yang dibutuhkan masyarakat itu seperti tidak terlihat," tutupnya.

Penulis: Maul