RDP Bersama Bapenda, Komisi II DPRD Kaltim Sebut PAD Diproyeksi Lampaui Target

968kpfm, Samarinda - DPRD Kaltim melalui Komisi II mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim untuk melihat sejauh mana pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim tahun 2022 pada Selasa (18/10).

Pemaparan tentang pencapaian PAD Kaltim dilakukan langsung oleh Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, serta disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud dan Ketua Komisi II, Nidya Listiyono di ruang rapat Komisi II DPRD Kaltim lantai 3.

Ditemui usai kegiatan, Nidya Listiyono menyampaikan bahwa PAD Kaltim tahun 2022 diproyeksi akan melampaui target atau surplus. Lantaran kinerja positif selama tahun ini maka wajar jika pihaknya memperkirakan APBD Kaltim tahun 2023 bisa menembus angka Rp 20 Triliun.

"Semua ini bisa direalisasikan selama masyarakat taat dalam membayar pajak," sebut Nidya Listiyono, Selasa (18/10).

Tiga rekomendasi diberikan Politisi Partai Golkar ini kepada Bapenda Kaltim agar mampu meningkatkan PAD di tahun mendatang. Pertama mengenai strategi bisnis. Sama seperti start-up, Bapenda setidaknya harus menjalankan strategi dengan istilah bakar uang di depan untuk meningkatkan omzet. Salah satunya dengan memberikan relaksasi, diskon dan hadiah bagi masyarakat yang taat membayar pajak.

Kedua terkait dana bagi hasil (DBH) sawit. Tiyo--sapaan akrabnya--menjelaskan, ada informasi mengenai DBH sawit dari pemerintah pusat dengan nilai Rp 2,7-3,7 Triliun yang kemudian akan dibagi secara proporsional kepada daerah penghasil sawit. Oleh sebab itu dirinya ingin memanggil dinas terkait untuk memastikan berapa angka pasti DBH sawit, baik untuk nasional maupun daerah.

"Terakhir kita harus memaksimalkan peran Perusda. Kami tengah meminta data Perusda yang sudah menyetor dana deviden mereka ke kas Pemprov Kaltim. Kami lihat data yang ada saat ini berada di angka 69 persen. Ini belum maksimal," tegas Tiyo.

Lebih lanjut, Tiyo meminta Perusda yang belum menyetorkan dana defidennya untuk segera menyerahkannya kepada Pemprov Kaltim selaku pemegang saham. Sehingga dana yang telah disetorkan ke dalam kas bisa digunakan Pemprov Kaltim untuk memaksimalkan pembangunan di Benua Etam.

Penulis: Fajar
Editor: Maul