Relokasi Warga di Bantaran SKM Molor

Pendengar KP (Samarinda) - Sebelumnya, relokasi warga yang tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) dijadwalkan pada 30 Juli 2019. Namun, Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda sepakat untuk menunda pembongkaran itu, lewat keputusan rapat yang terselanggara di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu, Jalan Juanda, Senin (29/7/2019) pagi.

Dalam rapat itu, turut hadir 250 warga Kelurahan Sidodadi dari RT 26, 27, dan 28 untuk mendengarkan sosialisasi pemerintah terkait dana kerahiman yang akan dibagikan.

Camat Samarinda Ulu, Muhammad Fahmi mengatakan, berdasarkan data timnya di lapangan, terdapat 482 bangunan milik warga yang berpotensi dibongkar.
"Bangunan itu tersebar di tiga RT," kata Fahmi, Senin (29/7).

Fahmi menegaskan, dari ratusan warga terdampak, yang berhak menerima santunan hanya pemilik bangunan.

Kejelasan pembagian itu, tambah Fahmi, menunggu pendataan yang akan dikerjakan tim appraisal.

"Awal Agustus, tim appraisal turun ke lapangan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Zairin Zain menuturkan, dana sebesar Rp 5 miliar akan digelontorkan bagi warga yang memiliki sertifikat bangunan.

Dijelaskannya, Pemprov Kaltim menoleransi Pemkot Samarinda menyelesaikan persoalan sosial yang belum tuntas. Tapi, sebagian hunian warga yang telah dikosongkan, mesti dibongkar.

"Sebagian dulu yang akan kita bongkar," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Kaltim juga telah menyiapkan anggaran sebanyak Rp 10 miliar untuk proyek pengerukan.

"Kita juga butuh dukungan dari masyarakat," tandasnya.

Sebagai informasi, proyek normalisasi SKM yang dimulai sejak 15 juli 2019 lalu, sampai saat ini terus berjalan.

Pengerukan sedalam 6 meter untuk mengurangi sedimentasi yang telah menumpuk ditujukan untuk mengentaskan permasalahan banjir di Kota Tepian.

Dokumentasi: Kpfm Samarinda

Penulis: Maul