Rencana Pemindahan 100.000 Tenaga Kerja Ke IKN Tuai Respons Sejumlah Ormas Di Kaltim

968kpfm, Samarinda - Rencana pemerintah memindahkan 100.000 tenaga kerja ke Ibu Kota Negara (IKN), Sepaku, Penajam Paser Utara pada Juli 2022 mendatang, menuai respons sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di Kaltim.

Wacana pemindahan 100.000 tenaga kerja itu diungkapkan Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Thomas Umbu Pati dalam diskusi bertajuk "Pemindahan Ibu Kota dan Tinjauan Masa Depan Jakarta Dalam Perspektif Pemda se-Jabodetabek" di Jakarta, Senin (23/5).

"Alhamdulillah bulan Juli nanti sekitar 100 ribu tenaga kerja sudah mulai pindah ke sana (IKN Nusantara)," kata Thomas Umbu seperti dikutip Tribunnews.com.

Ketua Solidaritas Rakyat (Sorak) Kaltim, Iwan AS kepada awak media di Samarinda, mengatakan bahwa pihaknya prihatin dengan rencana pemerintah tersebut. Sebab, belum ada keterangan yang jelas mengenai rincian tenaga kerja yang dimaksud.

"Pemerintah tidak menjelaskan 100.000 pekerja itu nanti ditempatkan sebagai apa? Apa saja skill mereka?  Padahal tenaga kerja lokal di sini banyak sekali," kata Iwan AS dalam keterangan persnya, Senin (30/5/2022).

Oleh karena itu, ormas di Kaltim mendorong agar pemerintah dalam mengakomodasi tenaga kerja lokal di Kaltim. Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 22 Perpres Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita IKN Nusantara.

Bahwa penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa perlu mengakomodasi tenaga kerja lokal, material lokal dan juga pengusaha lokal.

Sementara itu, Wakil Pimpinan Majelis Organisasi Daerah Nasional (MODN), Artha Mulya menyebutkan, selama ini pemerintah juga belum memberi penjelasan terkait jumlah pekerja yang bakal dimanfaatkan dalam pembangunan IKN.

"Berapa kuota jumlah pekerja lokal yang harus diakomodasi? Kami minta otorita IKN segera memberi penjelasan soal itu," sebutnya.

Tanggapan juga datang dari Wakil Sekretaris Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mulawarman, Adlansyah. Ia mengatakan, rencana pengiriman 100.000 tenaga kerja luar ke IKN seolah melukai hati masyarakat Kaltim.

"Sebab di Kaltim ini angka pengangguran juga masih tinggi," kata Adlansyah.

Koordinator Koalisi Pemuda IKN (KOPI-KN), Viko Januardhy menambahkan, pihaknya meminta otorita IKN menjelaskan rencana pemindahan 100.000 tenaga kerja tersebut.

Menurutnya, agenda pengiriman 100.000 orang ke IKN tidak menyinggung keterlibatan tenaga kerja lokal di Kaltim.

Viko melanjutkan, langkah yang diambil pihaknya akan bersurat ke Kepala Otorita IKN agar memberi penjelasan pengiriman tenaga kerja itu.

Kemudian mengirim surat kepada Gubernur Kaltim dan Ketua DPRD Kaltim agar sumber daya manusia (SDM) di Benua Etam dapat diperjuangkan serta terakomodasi dalam tenaga kerja IKN.

"Jika tidak ada penjelasan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial. Selain itu 100 ribu tenaga kerja akan tinggal di mana? Dan sebaiknya mereka dibekali dengan pengetahuan tentang kultur sosial masyarakat setempat untuk harmonisasi sosial," tutup pria yang juga Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Ketenagakerjaan IKA Unmul itu.

Diinformasikan, dalam kesempatan itu, hadir pula ormas Kopaslit Baladika Kaltim yang diwakilkan oleh Musjayadi sebagai ketua dan Nurul Huda Sekjen Sorak Kaltim.

Penulis: Maul